Catatan Jokowi di 100 Hari Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menjalankan 100 hari masa pemerintahannya. Menjadi orang nomor satu di Indonesia bersama wakilnya Ma’ruf Amin, banyak program dan kebijakan yang telah dibuat dengan sederet gebrakan di Kabinet Indonesia Maju.

Tak sedikit dari kebijakan yang dibuat menuai banyak pro dan kontra dari banyak kalangan. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang naik hingga 100 persen, merupakan salah satu hal yang menjadi kritikan dan sorotan.

Meskipun begitu, Jokowi tetap menyampaikan berbagai target dan pemikirannya tentang bagaimana perkembangan pemerintahannya berjalan di berbagai sesi pidatonya.

Termasuk bagaimana kemajuan teknologi Indonesia yang dalam rancangannya bisa membuat drone yang hancurkan tank. Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun ingin menaikkan kinerjanya di bidang kesehatan seperti menekankan fungsi Puskesmas.

Berikut ini lima catatan Jokowi dalam 100 hari masa pemerintahannya, yang dihimpun Liputan6.com:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menambah kucuran dana riset untuk pengembangan industri katalis minyak nabati. Menurut dia, saat ini Pertamina membutuhkan 50 katalis. Namun, hanya tiga katalis yang diproduksi dalam negeri sementara sisanya hasil impor.

"Padahal kita punya kemampuan produksi katalis itu. Nanti kita tindaklanjuti dalam ratas khusus. Kita ingin bisa produksi dengan bahan produksi sendiri," kata Jokowi dalam Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional di Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.

Dalam acara itu, Jokowi sempat berbincang dengan Kepala Tim Riset Katalis dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Subagjo. Kepada Jokowi, Subagjo pun menceritakan bahwa selama ini Pertamina memberikan bantuan berupa alat seharga Rp 8 miliar.

Sementara itu, BPDPKS memberikan dana riset sebanyak Rp 35 miliar. Jokowi menilai dana riset dari Pertamina dan BPDPKS sangatlah kecil.

"Pertamina itu bukan bantuan. Rp 8 miliar untuk pertamina itu kecil. Dana Sawit itu juga kecil. Dana sawit kita mendekat Rp35 triliun, untuk apa disimpan saja," ujar Jokowi.

Dia mengaku telah memerintahkan agar bantuan dana riset ke ITB untuk mengembangkan industri katalis semakin diperbanyak. Pasalnya, riset katalis minyak nabati yang dilakukan oleh Subagjo dan tim sejak 1982 membantu proses pengolahan minyak kelapa sawit menjadi bensin dan diesel nabati. Kemudian, mengubah minyak kelapa menjadi avtur.

Presiden Jokowi juga berencana menggelar rapat dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membahas teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone. Jokowi berharap Indonesia bisa mengembangkan teknologi tersebut.

"Minggu depan, saya sampaikan ke BPPT untuk ratas khusus urusan drone. Drone ini hati-hati ke depan, kita sudah bisa buat segera dikembangkan," kata Jokowi saat pidato dalam Rakornas Kemenristek di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.

Mantan wali kota Solo ini kemudian berbicara mengenai teknologi drone yang mempunyai daya hancur. Salah satunya bisa menghancurkan tank.

"Sekarang ini alutsista, tank, panser, pesawat kalah dengan drone. Coba kita lihat kemarin peristiwa penggunaan drone yang dipersenjatai. Tank menjadi tidak berdaya," kata Jokowi.

Riset yang merupakan strategi bangsa dalam mengembangkan inovasi harus ditingkatkan. Dia tidak ingin Indonesia tertinggal dengan negara lain.

"Inilah riset ke depan yang harus kita loncatkan sehingga negara kita tidak tertinggal. Sehingga kita harapkan itu jadi nilai tambah bagi negara dan perekonomian," pungkas Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak hanya mengurus infrastruktur, seperti jalan tol. Dia meminta Basuki juga melaksanakan program pembangunan rumah-rumah sehat.

Hal ini dikatakan Jokowi saat sambutan dalam acara Pencanangan Gerakan Maju Bersama menuju Eliminasi Tuberculosis (TBC) 2030 di Cimahi Techno Park, Jalan Baros, Cimahi, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020.

"Tadi Pak Menteri PU ikut kita, sayangnya enggak ikut di sini. Mau saya perintah (Menteri PUPR) rumah-rumah yang sehat segera dikerjakan. Terutama di Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak Gubernur (Jawa Barat Ridwan Kamil) juga sudah meminta itu," kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa urusan menjamin kesehatan masyarakat bukan hanya tugas Menteri Kesehatan saja. Dia ingin semua pihak terlibat, termasuk Kementerian PUPR.

"Oleh sebab itu menjamin kesehatan masyarakat bukan hanya urusan dokter, Menkes, Dinkes tapi juga urusan Menteri PUPR, Dinas PU harus melihat hal-hal yang harus kita kerjakan. Bukan hanya ngurusin jalan, bukan hanya ngurusin jalan tol," tuturnya.

Presiden Jokowi meminta Kemenristek-BRIN melakukan konsolidasi anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Sebab anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 27,1 triliun untuk Litbang.

"Lakukan konsolidasi anggaran. Anggaran riset kita, litbang kalau kita gabung total Rp 27,1 triliun. Ini angka yang besar. Duit gede. Meskipun masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi ini dulu yang diselesaikan, sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik," kata Jokowi saat pidato dalam Rakornas Ristek-BRIN di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.

Jokowi tidak ingin riset berupa laporan semata dan berkasnya disimpan di lemari. Menurutnya, bila riset dikembangkan dan menghasilkan sesuatu, anggarannya bisa bertambah.

"Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari. Rp 27,1 triliun ini uang gede. Kalau ini bisa dikonsolidasikan dan menghasilkan sesuatu, angka ini bisa lipat dua, bisa lipat tiga, bisa lipat empat," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, anggaran litbang memang belum banyak dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi, bila risetnya optimal dan fokus pada tema strategis, Jokowi yakin hasil riset akan berdampak pada kemajuan bangsa.

"Urusan angka ini buat saya tidak sulit. Tapi saya pasti bertanya hasilnya apa," pungkasnya.

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa fungsi dari puskesmas  adalah untuk menyehatkan masyarakat. Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit, salah satu contohnya seperti tuberkulosis (TB atau TBC).

"Puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat bukan pusat pengobatan masyarakat," kata Jokowi saat mengakhiri pidatonya di acara Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 di Techno Park Cimahi, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020.

Menurut Jokowi, tidak usah bangga kalau pendapatan sebuah puskesmas terbilang besar. Hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang keliru, jangan pernah dibenarkan.

"Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati," kata Jokowi. 

(Okti Nur Alifia)