Dampak Anggaran IKN Diblokir: Ancam Sektor Konstruksi Nasional

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan menjadi proyek strategis nasional, kini menghadapi tantangan serius akibat pemblokiran anggaran IKN.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk IKN karena kebijakan Kementerian Keuangan.

Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), menegaskan terhentinya progres pembangunan karena tidak adanya anggaran.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," ujar Dody.

Meskipun demikian, Kementerian PUPR masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan dan akan memprioritaskan pembangunan setelah anggaran IKN tersedia.

Pemblokiran anggaran berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi. Penundaan atau pembatalan proyek infrastruktur di IKN, seperti pembangunan jalan, jaringan air bersih, dan perumahan ASN, mengurangi jumlah pekerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Ini berpotensi menimbulkan pengangguran, terutama di Kalimantan Timur.

Pembatalan kontrak proyek fisik, baik Single Years Contract (SYC) maupun Multi Years Contract (MYC), menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Lebih lanjut, penundaan pembelian alat berat baru juga berdampak pada perusahaan penyedia alat berat dan tenaga kerjanya, berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan dan PHK.

Penundaan dan pembatalan proyek IKN secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi di sektor konstruksi dan industri terkait.

Permintaan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan kebutuhan lainnya menurun, berdampak luas pada sektor lain seperti transportasi, perhotelan, dan perdagangan.

Ketidakpastian anggaran juga membuat investor ragu menanamkan modal di IKN, menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan nasional. Ketidakpercayaan ini juga berisiko mengurangi investasi di proyek infrastruktur lain di Indonesia.

Penurunan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi akibat pemblokiran anggaran IKN berdampak pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur dan berpotensi berimbas pada PDRB nasional.

Pemerintah telah berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Namun, pemblokiran anggaran awal menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan dan potensi mangkraknya proyek.

Lima proyek baru dengan nilai investasi Rp 6,5 triliun yang direncanakan groundbreaking pada awal 2025 kini menjadi tanda tanya besar. Ketidakpastian ini berdampak negatif pada perencanaan jangka panjang dan kepercayaan publik terhadap proyek IKN.

Pemblokiran anggaran menimbulkan dampak negatif terhadap sektor konstruksi, khususnya penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun ada alokasi anggaran lanjutan, penundaan telah menimbulkan kerugian dan kekhawatiran akan dampak jangka panjangnya. Pemerintah perlu segera menyelesaikan masalah anggaran dan memberikan kepastian agar pembangunan IKN berjalan lancar dan memberikan manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat.

Transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif ini.

Ke depannya, diperlukan strategi yang lebih matang dalam pengelolaan anggaran dan manajemen proyek untuk menghindari kejadian serupa. Evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek IKN sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan meminimalisir risiko ekonomi dan sosial.

Pemblokiran anggaran IKN menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap sektor konstruksi nasional. Penundaan proyek, pengangguran, penurunan investasi, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi konsekuensi yang perlu diatasi. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pembangunan IKN berjalan lancar serta memberikan manfaat ekonomi yang optimal.