Pengamat: Blusukan Bisa Undang Kerumunan, Jokowi Harus Tahan Diri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah rindu untuk blusukan. Di tengah pandemi Covid-19, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat beberapa kali membagikan bantuan sosial di Jakarta, seperti pada Rabu 29 April 2020 dan Senin 18 Mei 2020 di Johar Baru untuk meninjau sosialisasi Bansos.

Kemudian, Jokowi juga sempat berkunjung ke permukiman warga di Bogor untuk membagikan bansos. Tidak lupa, kunjungan kerjanya dilakukan dengan protokol kesehatan.

Di era new normal ini Jokowi juga berencana akan blusukan dan berkunjung ke beberapa wilayah zona hijau. Pengamat komunikasi politik Kunto Adi Wibowo berpendapat seharusnya Jokowi menunda kegiatan blusukan dan lebih fokus untuk menekan angka kasus Covid-19 yang saat ini terus meningkat.

"Mungkin ditahan dululah hobinya ini," kata Kunto saat dihubungi merdekacom, Kamis (18/6/2020).

Dia menjelaskan, jika tujuan Jokowi blusukan demi membangun resiliensi (kemampuan beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit) di zona hijau, hal tersebut tidak akan berpengaruh jika tidak ada program berkelanjutan setelah adanya kunjungan. Justru kata dia, Jokowi lebih baik memperhatikan daerah yang berstatus zona merah.

"Tidak hanya ke daerah-daerah yang sudah hijau tetapi juga daerah-daerah merah, ini yang harus mendapatkan perhatian intens lagi," kata Kunto.

Selanjutnya dari sisi kesehatan, dia menilai seharusnya Jokowi bisa meminta masukan pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait blusukan tersebut. Dia menilai blusukan sangat berisiko.

"Berisiko bagi Presiden Jokowi sendiri," ungkap Kunto.

Dia juga menilai seharusnya Jokowi memberikan contoh untuk mengurangi berpergian di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Seharusnya Pak Jokowi memberikan contoh yang baik, terutama krisis kita kan krisis kesehatan, bukan hanya krisis ekonomi gitu, jadi kita coba sembuhkan penyakitnya dulu baru akibatnya kita tangani," ungkap Kunto.

Tidak hanya itu, Kunto juga menilai blusukan bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kepercayaan. Tetapi dengan komitmen, Jokowi kata dia sudah menunjukan cintanya pada rakyat.

"Terlebih lagi membangun komunikasi yang baik di internal pemerintahan," ungkap Kunto.

Jangan sampai kata dia, pernyataan Jokowi dan para menterinya berbeda. Hal tersebut kata dia hingga saat ini belum terselesaikan terkait komunikasi politik di pemerintahan Jokowi.

"Menurut saya komunikasi politik yang belum terpecahkan dari awal kena Covid sampai sekarang ini," kata Kunto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hal senada dikatakan Pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana Jakarta Afdal Makkuraga Putra yang menilai blusukan yang dilakukan Jokowi sebaiknya ditahan dulu. Sebab menurut dia, setiap Jokowi lakukan blusukan akan mengundang perhatian.

"Pak Jokowi sudah beberapa kali melakukan pembagian sembako dan selalu mengundang kerumunan orang," kata Afdal.

Dia menjelaskan. memperhatikan warga memang sudah jadi kewajiban Jokowi. Namun jika melanggar ketentuan jaga jarak fisik, akan menimbulkan persepsi buruk di publik.

"Publik bisa berkata, 'Presiden aja nggak jaga jaga jarak'," ungkap Afdal.

Sebab itu, dia menyarankan agar Jokowi lebih meningkatkan bantuan sosial dibanding lakukan blusukan. Sebab saat ini hal tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Batuan sosial yang berjalan ini saja yang ditingkatkan. Toh disetiap bantuan sosial selalu tertera nama Presiden," kata Afdal.

Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com