Sebulan Terakhir, 8 Kantor Pemerintah Ini Tutup Sementara Akibat Pegawai Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi virus Corona Covid-19 masih berlangsung di Indonesia. Bahkan, ada beberapa kantor pemerintahan yang terpaksa ditutup sementara lantaran ada karyawannya yang positif Corona Covid-19.

Misalnya saja Kantor DPRD DKI Jakarta yang sempat ditutup sementara pada 3 Agustus-9 Agustus 2020 lalu.

Menurut Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, penutupan itu terkait adanya anggota DPRD DKI Jakarta yang meninggal dunia karena Covid-19.

Walau pun ternyata setelah dikonfirmasi lebih jauh, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS bernama Umi Kulsum itu meninggal dunia bukan karena Covid-19.

"Ya betul beliau wafat, sekitar pukul 21.00 WIB. Beliau wafat di RS Persahabatan, setelah beberapa hari dalam kondisi koma, namun bukan karena Covid-19," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin di Jakarta, Sabtu malam, 29 Agustus 2020.

Tak hanya itu, ada pula Pengadilan Negeri (PN) Serang yang menutup sementara kantornya usai dua pegawainya dinyatakan positif Covid-19.

Seluruh pegawai, mulai hakim hingga karyawan, mengikuti test swab massal di kantor pengadilan, Selasa, 1 September 2020.

Berikut beberapa kantor pemerintahan yang ditutup sementara lantaran ada karyawannya yang terkena Corona Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memperpanjang penutupan Gedung DPRD DKI dari 3 Agustus-9 Agustus 2020.

Penutupan itu terkait adanya anggota DPRD DKI Jakarta yang meninggal dunia karena Covid-19.

"Pagi tadi saya tanda tangan penutupan kantor, untuk disinfektan. Nah, barusan jam 10.00 dapat kabar Sekretaris Komisi A dari fraksi PKS, Dany Anwar meninggal dunia karena Covid-19," kata Pras pada Liputan6.com, Senin, 3 Agustus 2020.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta membenarkan salah satu politikusnya, Umi Kulsum, meninggal dunia di RSUP Persahabatan pukul 20.40 WIB. Namun almarhumah wafat bukan karena terpapar Covid-19.

"Ya betul beliau wafat, sekitar pukul 21.00 WIB. Beliau wafat di RS Persahabatan, setelah beberapa hari dalam kondisi koma, namun bukan karena Covid-19," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin di Jakarta, Sabtu malam, 29 Agustus 2020.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Stapol-PP) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat dinyatakan positif Covid-19. Akibat kasus itu, kantor Bupati Kabupaten Polman ditutup sementara mulai 12 hingga 14 Agustus 2020.

Kantor Bupati Polman harus ditutup karena berada satu lokasi dengan kantor Satpol-PP. Saat penutupan itu, pihak gugus tugas penanganan Covid-19 akan melakukan sterilisasi dengan menyemprotankan cairan disinfektan ke suluruh bangunan yang ada di lingkungan kantor Bupati Polman.

"Saya sudah perintahkan ke Pak Sekda kalau bisa kantor daerah ditutup dulu untuk sementara. Jadi mulai hari ini sampe Jumat ditutup, nanti hari Senin baru dibuka lagi," kata Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar kepada Liputan6.com, Rabu, 12 Agustus 2020.

Lanjut Ibrahim, dua hari sebelumnya, kantor Dinas Pertanian Polman juga ditutup sementara untuk langkah pencegahan, karena salah seorang staf reaktif Covid-19 berdasarkan rapid test. Setelah sterilisasi, Pemerintah Kabupaten Polman berencana melakukan rapid test massal kepada semua pegawai.

"Untuk rapid test massal kita akan lakukan koordinasi dulu sama Dinas Kesehatan, apakah masih ada alatnya atau tidak," ujar Ibrahim.

Untuk sementara, pegawai di lingkup Pemkab Polman akan melakukan Work from Home (WFH) selama sterilisasi. Ibrahim juga menyesalkan, masih ada sejumlah pegawai yang memanfaatkan masa adaptasi kebiasaan baru dengan bepergian keluar daerah.

"Jadi ASN ini kita kasih kerja dari rumah, tetapi masalahnya dia juga pergi ke mana-mana. Akhirnya ada lagi kasus Covid-19 di Satpol PP dan Dinas Pertanian," tutup Ibrahim.

Dua anggota DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat dinyatakan positif virus Corona Covid-19. Keduanya terkonfirmasi positif dari hasil swab test atau tes usap massal yang diselenggarakan Pemda Garut.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman membenarkan adanya dua anggota DPRD Garut yang positif Covid-19. Selanjutnya, keduanya menjalani isolasi dan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut.

"Sekarang mereka sudah menjalani isolasi di rumah sakit," kata Helmi dikutip dari Antara, Sabtu, 15 Agustus 2020.

Ia menuturkan, dua anggota DPRD Garut itu berdomisili di Kecamatan Bayongbong dan Cisurupan. Saat ini tim Satgas Covid-19 Garut sedang melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap kontak erat di daerah tersebut.

Menurut dia, penularan Covid-19 terhadap dua wakil rakyat itu kemungkinan berasal dari luar daerah. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran dan tes usap bagi orang yang pernah kontak fisik dengannya.

"Sedang dilakukan penelusuran, (penularan) kemungkinan dari luar," katanya.

Ia menambahkan, selain dua anggota DPRD Garut ada juga seorang masyarakat umum asal Kecamatan Pangatikan yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada Jumat, 14 Agustus 2020.

"Kemarin itu ada tiga kasus baru, yang dua berasal dari DPRD, satu masyarakat," katanya.

Dengan penemuan ini, maka Kantor DPRD Kabupaten Garut ditutup sementara selama dua pekan ke depan. Selama penutupan, gedung wakil rakyat itu akan disterilisasi dari virus corona.

"Dalam dua minggu ini kantor DPRD diliburkan, akan WFH (work from home) dulu," katanya.

Sebanyak 38 orang dinyatakan positif terpapar Covid-19 hasil swab test (tes usap) di lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada 12 Agustus 2020. Rinciannya adalah tujuh anggota dewan, sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan 22 orang non ASN.

Menurut Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat untuk seluruh anggota dewan yang positif terpapar COVID-19 saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing - masing. Sementara yang lainnya diisolasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

"Insyaallah mungkin dalam waktu 14 hari ke depan, bisa sembuh semua. Kalau saya diskusi dengan Pak Gubernur, itu penyebabnya semuanya (kurang) disiplin karena kita mungkin melihat di Jawa Barat di tataran Jawa Barat ini sudah terpampang semua bagaimana cara mencegahnya. Dari mulai masker, cuci tangan bahkan kemarin Presiden datang ke Bandung juga, sudah disampaikan oleh Presiden. Belum di TV dan di medsos sebagainya. Jadi kuncinya menurut saya adalah disiplin," ujar Taufik dalam keterangan resminya ditulis Sabtu, 15 Agustus 2020.

Taufik mengatakan disiplin menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan harus terus dipatuhi selama pandemi berlangsung. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Menurut Taufik, Selasa pekan depan akan dilakukan tes usap kepada seluruh keluarga yang terpapar COVID-19. Tak hanya itu, seluruh pekerja di perkantoran akan dilakukan hal serupa.

"Kalau kantor DPRD Jabar dari tanggal 14 Agustus kemarin sudah kita tutup semua setelah diketahui hasil tes selama 14 hari ke depan. Untuk mengetahui pemicu paparan COVID-19, maka akan dilakukan penyisiran dengan menanyakan langsung kepada pegawai yang kemarin libur. Kamu dari mana saja selama ini?" ucap Taufik.

Taufik mengaku akan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun untuk sebagian lainnya, masih bisa melakukan aktivitasnya.

Sedangkan beberapa kegiatan yang telah diagendakan sebelumnya di Gedung DPRD Jawa Barat akan dialihkan tempatnya. Lokasinya kini tengah dicari oleh pimpinan DPRD Jawa Barat.

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta ditutup sementara hingga Sabtu 22 April 2020 mendatang. Penutupan dilakukan setelah ada satu pegawainya yang dinyatakan positif virus Corona Covid-19.

"Hasil swab ada satu pegawai yang positif (Covid-19). Sejak 19 hingga 22 Agustus Dispora ditutup," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus saat dihubungi, Rabu, 19 Agustus 2020.

Dia menyatakan, hari pertama penutupan Kantor Dispora DKI yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur itu telah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan.

"Hari ini kantor Dispora didisinfektan dan disterilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta," ucap Achmad.

Pengadilan Negeri (PN) Serang menutup sementara kantornya, usai dua pegawainya dinyatakan positif Covid-19. Seluruh pegawai, mulai hakim hingga karyawan, mengikuti test swab massal di kantor pengadilan, Selasa, 1 September 2020.

Dua pegawai pengadilan itu diketahui positif Covid-19 usai mengikuti test swab tahap pertama pada bulan Agustus 2020 lalu.

"Sedangkan sidang-sidang, terutama sidang yang tidak sangat mendesak juga ditiadakan sementara, sampai menunggu hasil swab. Hasilnya berkisar tujuh sampai delapan hari," kata Wakil Ketua PN Serang, Gutiarso, dalam konpres di gedung PN Serang, Kota Serang, Banten, Selasa, 1 September 2020.

Usai mengikuti test swab, seluruh hakim dan karyawan langsung pulang ke rumah, agar tidak terjadi kerumunan. Kemudian, seluruh ruangan PN Serang di semprot disinfektan, untuk mematikan virus Corona.

Setelah test swab semua pegawai meninggalkan kantor PN Serang karena akan dilakukan penyemprotan. Usai swab, seluruh hakim, karyawan dan karyawati bekerja dari rumah.

"Kecuali ada petugas PTSP yang sudah ditentukan oleh SK (tetap melayani). Di mana dalam SK ketua telah disebutkan juga, ada petugas yang piket di kantor," dia menerangkan.

Penutupan PN Serang dilakukan mulai Rabu, 2 September 2020 hingga hasil swab dari Kemenkes keluar. Jika hasil test swabnya ada yang positif, maka akan kembali diperpanjang penutupan PN Serang, agar tidak ada penularan baru virus Corona di gedung pengadilan.

"Yang perlu kita antisipasi sebenarnya adalah ada ketentuan disini dibuat, bekerja dari rumah mulai tanggal 2 September hingga diterimanya hasil swab," kata Ketua PN Serang, Barita Sinaga.

Barita mengharapkan hasil swab cepat diketahui hasilnya, sehingga penutupan PN Serang tidak berlarut-larut agar persidangan dan proses hukum tak terganggu. Dia juga berharap tidak ada lagi pegawainya yang dinyatakan positif Corona.

"Kalau bisa sekitar tiga atau empat hari (hasil test Swab keluar). Mudah-mudahan tidak ada yang positif. Sekiranya ada yang positif, akan di ambil tindakan untuk itu (perpanjangan penutupan covid-19). Kita juga berkirim surat, supaya bisa dibaca Kemenkes, supaya bisa di ambil kebijakamln prioritas, sehingga bisa di ambil hasilnya dalam waktu dekat," dia menjelaskan.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah meniadakan layanan tatap muka lantaran ada pegawainya yang positif Covid-19.

Pegawai OPD bekerja dari rumah atau WFH untuk sementara waktu. Penutupan juga terjadi di sejumlah kantor kelurahan yang pegawainya positif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Cilacap, M Wijaya mengatakan sebelumnya ada delapan ASN di sejumlah OPD Cilacap dan satu mahasiswa KKN, yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka terkonfirmasi dari hasil tes swab massal kelompok rentan, pada dasarian akhir Agustus lalu.

"Tiap kepala dinas diberi keleluasaan, di mana ada pegawainya yang positif Covid-19 untuk WFH," kata Wijaya, Kamis, 3 September 2020.

Wijaya tak menyebut organisasi perangkat daerah yang pegawainya bekerja di rumah. Namun, dia mengatakan di kantor tersebut, petugas menyemprot disinfektan untuk memastikan tak ada virus Corona yang tertinggal di benda dalam kantor.

Dari informasi yang dihimpun, ada enam OPD dan tiga kantor kelurahan yang tutup akibat pegawainya positif Covid-19. Pegawai bekerja dari rumah sampai hasil tes swab keluar.

"Sebelumnya kan ada empat ASN yang positif itu langsung tutup juga tiga hari," ucapnya.

Wijaya mengemukakan, selanjutnya untuk OPD yang pegawainya ada yang positif covid-19, akan dilakukan tes massal secara keseluruhan. Akan tetapi, OPD yang belum ada ASN positif Covid-19, tetap melakukan tes swab massal, meski hanya sebagian.

"Kalau yang sudah ada positif semuanya dites swab," ucap Wijaya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Jawa Barat, menutup sementara Gedung DPRD setempat selama sepekan setelah dua pegawainya dikonfirmasi tertular virus corona tipe baru.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, para pegawai dan anggota DPRD akan bekerja dari rumah selama gedung DPRD ditutup.

"Kantor DPRD Depok segera didisinfeksi dan yang kontak erat akan di-swab PCR untuk mengetahui positif atau tidaknya tertular COVID-19," kata Dadang di Depok, Senin (7/9/2020).

"Saat ini Dinkes dibantu Sekretariat DPRD sedang melakukan tracing (pelacakan) kasus, terutama yang kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif," kata Dadang yang dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Kantor Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga di kompleks Balai Kota Depok serta Kantor Kecamatan Sukmajaya juga ditutup sementara setelah adanya penemuan kasus penularan COVID-19 pada pegawainya.

Dadang menjelaskan, dalam upaya mengendalikan penularan COVID-19, Pemerintah Kota Depok sudah menjalankan pembatasan aktivitas warga.