Sesalkan Oknum, Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Tolak KLB Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Para pendiri Partai Demokrat (PD) keberatan terhadap segelintir oknum pendiri Partai Demokrat serta mantan-mantan kader PD yang berniat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah, berkonspirasi dengan pihak eksternal.

Para pendiri solid mendukung kepemimpinan serta kepengurusan Partai Demokrat yang sudah disahkan pemerintah. Mereka juga mengapresiasi keputusan pemecatan kader-kader yang berkhianat.

Ini disampaikan Steven Rumangkang, Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, menanggapi konferensi pers yang dilakukan Hengky Luntungan dan segelintir oknum pendiri partai lainnya, Minggu (28/2)/2021.

"Hengky bertindak atas namanya sendiri. Kami, para pendiri Partai Demokrat, solid berada di belakang Ketum AHY dan pengurus DPP yang sah," kata dia.

Di mata Steven dan para pendiri PD lainya, Hengky Luntungan tidak punya kapasitas dan legal standing untuk mempersoalkan kepemimpinan PD, apalagi mengusulkan KLB atau mempersoalkan pemecatan. "Ini semua urusan internal Partai Demokrat dan sudah ada mekanismenya berdasarkan ART PD BAB VII, Pasal 83," tegas Steven.

Steven tercatat sebagai pendiri nomor 99 dan merupakan putra mendiang Vence Rumangkang yang merupakan pendiri Partai Demokrat nomor 1, sesuai akte pendirian Partai Demokrat. Selain Steven, Vera Rumangkang, putri mendiang Vence, juga tercatat sebagai pendiri dan kini menjadi Waketum PD serta anggota DPR RI.

Semasa hidupnya, mendiang Vence bahu membahu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan Partai Demokrat tahun 2001.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebenarnya Undang-undang Partai Politik hanya mensyaratkan minimal 50 orang sebagai pendiri. Tapi untuk menghormati peran SBY, maka jumlah pendiri dijadikan 99, menyimbolkan tanggal 9 September, hari lahir SBY. Angka 99 ini juga representasi dari 99 pendiri Partai Demokrat.

Wasekjen PD Jovan Latuconsina membenarkan pendapat Steven. Menurutnya, kepemimpinan dan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 sudah disahkan oleh Kemenkumham dan diumumkan dalam Lembaran Negara.

"Sama sekali tidak ada alasan untuk menyelenggarakan KLB. Lagipula sudah ada deklarasi 34 Ketua DPD menolak KLB, jadi syarat legal formal untuk KLB sudah tertolak," tegas dia.

Jovan menyindir Hengky yang mengaku pendiri tapi tidak menunjukkan sikap yang konsisten dan konsekuen. "Pak Hengky ikut menikmati saat PD berjaya, tapi hilang ketika PD mengalami ujian, sekarang sibuk mengusik-usik kepengurusan PD yang sedang memperjuangkan harapan rakyat. Kalau memang pendiri, tunjukkan mental pejuang, bukan pengeluh dan penggerutu," kata Jovan.