PPP: Seharusnya Para Menteri Bisa Kurangi Beban Politik Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani meminta kepada jajaran kabinet Indonesia maju dan pemerintahan agar mengurangi beban politik dan persepsi negatif masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab itu dia meminta agar terus melakukan evaluasi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga.

"Seyogianya semua yang di kabinet maupun jajaran pemerintahan punya tekad mengurangi bahkan menghilangkan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden dari elemen masyarakat manapun," kata Arsul dalam keterangan pers, Sabtu (17/4/2021).

Sebab itu dia meminta pada saat rapat kabinet atau rapat koordinasi Kemenko bisa melakukan rancangan kebijakan. Sehingga sinkronisasi dan harmoniasi kebijakan akan lebih baik.

"Problem sinkronisasi dan harmonisasi ini timbul karena masih rendahnya kordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan terkait. Meski ada kementerian kordinator (kemenko), namun level kordinasi yang tinggi seperti diharapkan belum tercipta," bebernya.

Sebagai contoh rendahnya level kordinasi ini, Arsul Sani mencontohkan seperti kasus Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran kuliah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021. Padahal dalam Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan Bahasa Indonesia masuk kedalam kurikulum perguruan tinggi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dia menilai jika ada kordinasi yang lebih baik antar kementerian dalam penyiapan PP 57 Tahun 2021 setidaknya antara Kemendikbud dan Kemenkumham sebagai kordinator legislasi Pemerintah dan Sekretariat Negara sebagai pintu terakhir bisa dicegah.

"Maka sisi pandang yang melihat tidak sinkron dan harmonisnya PP diatas dengan UU-nya bisa dicegah. Jika semuanya sinkron maka beban politik dan ruang suudzon dari elemen masyarakat dengan sendirinya akan dapat diminimalisir secara signifikan," tutup Arsul.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka