PAN Pertanyakan Ketegasan Pemerintah Soal Perpanjangan PPKM Darurat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meyatakan bahwa evaluasi objektif harus dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, evaluasi yang objektif nantinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan menghentikan atau melanjutkan kebijakan tersebut.

"PPKM darurat dinilai sangat menggangu kehidupan ekonomi masyarakat. Apalagi, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima. Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak," kritik Saleh dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (20/7/2021).

Kendati, tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa PPKM Darurat berhasil menekan laju penularan Covid-19. Menurut mereka, jika tidak ada PPKM darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak.

"Jadi mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM darurat. Semua masih menunggu," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Saleh mengakui, meningkatnya eskalasi orang yang terpapar, tidak mudah bagi pemerintah mengambil kebijakan. Dia meyakini, dilanjut atau tidak, keduanya sama-sama memiliki konsekuensi.

"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah," kritik Saleh lagi.

Saleh berharap, pemerintah bisa mengambil keputusan selangkah lebih maju dengan sebuah agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya.

"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi," katanya menandasi.