6 Ucapan dan Pesan Ketua KPK, Menteri, hingga Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 diperingati pada hari ini, Kamis (9/12/2021) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

Sejumlah tokoh pun menyampaikan pesan dan harapan di Hakordia 2021 ini. Salah satunya, Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli menyebut, pihaknya sudah mengeluarkan sebanyak 109 surat perintah penyidikan sepanjang 2021. Dari jumlah itu, menurut dia, KPK telah menetapkan 121 pihak sebagai tersangka korupsi.

"Khusus tahun 2021 jumlah tersangka 121. Karena itu kita bangkitkan budaya antikorupsi," ujar Firli dalam sambutan peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia 2021) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh terus identik dengan penangkapan saja.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, pencegahanan merupakan langkah yang lebih fundamental dan kalau korupsi bisa kita cegah, kepentingan rakyat dapat terselamatkan," kata Jokowi.

Berikut sederet ucapan dan pesan para tokoh di peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 dihimpun Liputan6.com:

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, pihaknya sudah mengeluarkan sebanyak 109 surat perintah penyidikan sepanjang 2021.

Dari jumlah tersebut, menurut dia, KPK telah menetapkan 121 pihak sebagai tersangka.

"Khusus tahun 2021 jumlah tersangka 121. Karena itu kita bangkitkan budaya antikorupsi," ujar Firli dalam sambutan peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia 2021) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Dia enggan merinci nama-nama pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, beberapa di antaranya belum diumumkan kepada publik.

Namun Firli mengklaim dari jumlah tersebut pihaknya sudah mengeksekusi 89 terpidana.

Menurut dia, sejak KPK berdiri, lembaga yang kini dia pimpin sudah menangani 1.291 kasus korupsi. Firli mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 22 gubernur dijadikan tersangka.

Sementara bupati dan wali kota 133 orang yang dijerat. 281 anggota legislatif dibekuk dan lebih dari 300 pihak swasta dimintai pertanggungjawaban oleh KPK.

"KPK tidak pernah lelah memberantas korupsi," kata Firli.

Firli menyampaikan dengan segala keterbatasan yang dimiliki, KPK menyatakan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Firli jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPK sangat terbatas.

"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," kata Firli.

Firli mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berkedudukan di ibukota negara.

Hal ini membuat KPK tak bisa mengembangkan diri membentuk KPK perwakilan di provinsi. Atas dasar itu, dalam Hakordia 2021 ini, KPK menggelarnya di lima wilayah.

"Pertama di daerah Sulawesi Tenggara, yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin, yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru, yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur, dan hari ini adalah puncak Hakordia," jelas Firli.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus mengalami kenaikan sejak 2013 hingga 2019 menjadi di level 40. Namun pada 2020 kemarin, indeks korupsi turun ke level 37.

"Indeks persepsi korupsi kita dari tahun ke tahun membaik meskipun di 2020 mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Meskipun terus mengalami perbaikan, tetapi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih jauh dibanding dengan negara yang memiliki tingkat anti korupsi yang lebih tinggi.

Untuk memberbaikinya, Sri Mulyani ingin korupsi di Indonesia dianggap sebagai penyakit yang berbahaya. Sebab berbagai praktik korupsi nyatanya bisa merusak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Korupsi bisa menggerus kepercayaan masyarakat karena masyarakat bisa tidak lagi percaya kepada pemerintah yang sangat korup dan bisa menghasilkan gejolak politik sosial," ungkapnya.

Selain itu, korupsi juga bisa menciptakan kesenjangan yang luar biasa. Praktik korupsi bisa terjadi di mana saja tanpa mengenal lokasi, kedudukan, profesi karena bisa sifat korup bisa menghinggapi apa saja, sebagaimana penyakit.

"Korupsi ini musuh bersama. Jangan pernah berpikir korupsi ini hanya untuk pejabat atau institusi itu sendiri," kata bendahara negara ini.

Bahkan, korupsi juga bisa mengganggu kinerja ekonomi dari sisi presentasi capaian perekonomian. Hal ini bisa menggerus pondasi suatu negara karena sangat berbahaya dan dampaknya begitu nyata.

Maka, Sri Mulyani mengingatkan budaya anti korupsi tidak hanya untuk dikampanyekan saja, melainkan juga perlu dipahami. Memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta memahami hak dan kewajiban.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, tidak akan mentoleransi tindakan korupsi bentuk apapun di lingkungan BUMN. Sebagai lokomotif pembangunan Indonesia, pihaknya berkomitmen untuk bersih-bersih di lingkungan perusahaan pelat merah.

"Upaya untuk bersih-bersih BUMN dan korupsi akan terus kami lakukan," kata Erick Thohir dikutip dari akun instagram @erickthohir, Kamis (9/12/2021).

Dia menekankan, penindakan saja tidak cukup. Namun juga harus dilakukan pencegahan dan pembenahan secara sistemik. Ini bertujuan untuk menciptakan praktik tata kelola dan proses bisnis yang baik di BUMN.

"Kami bekerjasama dengan KPK berkomitmen akan mengawal terus proses ini untuk mewujudkan BUMN bersih dari korupsi," katanya.

Mantan Bos Inter Milan itu menambahkan, jika korporasinya sehat, mestinya pelayanan publiknya lebih baik. Sebaliknya, jika korporasinya tidak sehat pasti pelayanan publiknya menurun.

Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi daripada investasi yang mempunyai return yang baik, serta melalui bisnis proses yang transparan.

"Karena itu sejak awal ketika kita diminta membenahi Garuda kita juga minta KPK mendampingi. Karena business proses adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keputusan kita juga di kemudian hari. Jangan sampai keputusan hari ini problem di masa yang akan datang," tutupnya.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, korupsi adalah musuh bersama. Untuk itu dia mengajak masyarakat untuk bergerak bersama membangun perilaku antikorupsi.

"Korupsi adalah musuh bersama. Karenanya, perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun perilaku antikorupsi. Dan hal ini harus dimulai dari keluarga," katanya, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Dia menegaskan, perilaku antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Hal itu kata dia adalah peran penting dua institusi utama, keluarga dan lembaga pendidikan.

"Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua. Keteladanan dan pendidikan keluarga adalah pondasi awal membangun perilaku antikorupsi," sambungnya.

Menag berharap melalui momentum Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, semakin meningkatkan kesadaran. Sehingga ada upaya mencegah dan memerangi korupsi.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, berbagai langkah telah ditempuh pemerintah untuk menutup celah korupsi, di antaranya reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel.

Namun begitu, Ma'ruf Amin mengingatkan, tetap diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan elemen bangsa dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Wapres saat menutup peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Kamis (9/12/2021).

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan, dan konsistensi yang luar biasa. Di samping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat sipil," katanya.

Wapres mengingatkan perlunya membangun pola pikir aparatur birokrasi yang Berakhlak, atau Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

"Peran orang tua, guru, ulama, dan akademisi dapat menjadi kekuatan sosial bersama," ucap Ma'ruf Amin.

Mengakhiri sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengajak seluruh pihak membantu membangun budaya antikorupsi sedini mungkin.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara nyata bersatu padu bangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun peradaban dan akhlak baru yang bersih dari semua bentuk korupsi," pungkasnya.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan Kamis, (9/12/2021).

Dalam sambutannya, Presiden menyebut pemberantasan korupsi tidak boleh terus identik dengan penangkapan saja.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, pencegahanan merupakan langkah yang lebih fundamental dan kalau korupsi bisa kita cegah, kepentingan rakyat dapat terselamatkan,” kata Jokowi pada peringatan Hakordia 2021, Kamis (9/12/2021).

Jokowi mengingatkan bahwa investasi adalah motor penggerak ekonomi Indonesia, oleh karena itu ia meminta menjaga iklim investasi dari budaya korup untuk mencegah para investor kabur.

"Investasi masih menjadi motor penggerak ekonomi kita, target kita di tahun 2022 mencapai 1.200 triliun membutuhkan perizinan yang lebih cepat, sederhana, dan bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos di sana sini, terlalu banyak ketidakpastian dan banyaknya permainan di sana-sini,” kata dia.

Dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, kata Jokowi, harus terus dimanfaatkan dengan cara penanaman budaya antikorupsi sejak dini.

"Membangun kesadaran diri adalah kunci mental antikorupsi, penciptaan ekosistem antikorupsi yang berpengaruh besar bagi investasi dan lapangan kerja," ujar dia.

Pemerintah, lanjut Jokowi, terus mengajak masyarakat untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif.

"Membangun pelayanan lebih cepat dan efisien tanpa ongkos-ongkos khusus, gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi dan transparansi perkuat sistem penanganan pelayanan terpadu, tingkatkan integritas aparat penegak hukum dan kita harapkan dapat bisa menutup celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi," pungkas Jokowi.