Top 3 News: KPK Temukan Bukti Baru Dugaan Suap, Gratifikasi Eks Bupati Buru Selatan

Bukti baru KPK yang ditemukan usai menggeledah tiga lokasi, di antaranya dua unit mobil dan dokumen-dokumen terkait aliran sejumlah uang yang diduga dinikmati eks Bupati Buru Selatan dan kawan-kawan.

oleh Maria FloraFachrur RozieLizsa Egeham diperbarui 02 Feb 2022, 08:57 WIB
Diterbitkan 02 Feb 2022, 08:57 WIB
KPK Tahan Mantan Bupati Buru Selatan
Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (tengah) jelang rilis penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Tagop S S ditetapkan sebagai tersangka suap, gratifikasi, dan TPPU terkait pengadaan barang jasa di Kab Buru Selatan tahun 2011-2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah bukti baru ditemukan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS). 

Dari beberapa lokasi yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan dua unit mobil berikut sejumlah dokumen terkait aliran sejumlah yang diduga dinikmati Tagop dan kawan-kawan.

Berita top 3 news terpopuler lainnya saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kiai Nahdlatul Ulama (NU) mengajak Ainun Najib pulang ke Indonesia. Siapa Ainun Najib?

Dia merupakan lulusan Universitas Teknologi Nanyang (NTU) Singapura jurusan Teknik Komputer. Saat ini dia bekerja sebagai software engineer di Singapura. 

Menurut Jokowi, Indonesia saat ini membutuhkan peran dari para generasi melenial untuk ikut membangun negeri. 

Sementara itu, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali telah kembali diperpanjang. Terhitung mulai 1 hingga Senin, 7 Februari 2022.

Hal ini seiring lonjakan kasus Covid-19 yang pada bulan Januari kemarin dilaporkan ada peningtakan sebesar 910 pesrsen.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa, 1 Februari 2022:

1. KPK Temukan 2 Unit Mobil dan Uang Usai Geledah Kediaman Eks Bupati Buru Selatan

KPK Tahan Mantan Bupati Buru Selatan
Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (tengah) jelang rilis penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Tagop S S ditetapkan sebagai tersangka suap, gratifikasi, dan TPPU terkait pengadaan barang jasa di Kab Buru Selatan tahun 2011-2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011 sampai 2016.

Bukti baru ditemukan tim penyidik usai menggeledah beberapa lokasi di wilayah Kota Ambon, Maluku pada, Senin, 31 Januari 2022. Lokasi yang digeledah yakni rumah mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS), rumah kontraktor Ivana Kwelju, dan salah satu kantor milik pihak swasta yang diduga terkait dengan perkara.

"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diduga terkait perkara. Di antaranya dua unit mobil, dokumen-dokumen terkait aliran sejumlah uang yang diduga dinikmati oleh TSS dan kawan-kawan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022). 

Ali mengatakan, temuan tim penyidik dalam penggeledahan ini akan dianalisis dan disita. "Bukti-bukti ini masih akan dianalisa kembali dan disita untuk melengkapi berkas perkara," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada 2011-2016.

 

Selengkapnya...

2. Respons Ainun Najib Usai Namanya Disebut Jokowi dan Diharap Pulang ke Indonesia

jokowi
Presiden Jokowi berkunjung ke Sumatera Utara. (Biro Pers Istana)

Kader Nahdlatul Ulama (NU) Ainun Najib mengaku kaget namanya disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Pengukuhan Pengurus Besar NU, Senin 31 Januari 2022. Pada acara itu, Jokowi meminta para kiai NU mengajak Ainun Najib pulang ke Indonesia.

Saat ini, Ainun Najib berada di Singapura dan bekerja untuk perusahaan di negeri singa itu. Dia pun tak menyangka namanya disebut oleh Presiden Jokowi dalam forum NU.

"What a bizarre day. Alhamdulillah bersyukur tidak menyangka, recognized & mentioned by name, oleh Presiden @jokowi di forum mulia pengukuhan pengurus @nahdlatululama. Semoga yang terbaik, selamat dunia akhirat bermanfaat bagi umat," tulis Ainun Najib dikutip dari akun twitternya @ainunnajib, Selasa (1/2/2022).

Sebelumnya, Jokowi meminta para kiai Nahdlatul Ulama (NU) mengajak Ainun Najib kembali ke Indonesia. Ainun Najib merupakan inisiator Gerakan Kawal Covid-19 yang kini bekerja di salah satu perusahaan Singapura.

"Saya kenal 1 orang yang lain masih banyak lagi, beliau ini kerja di Singapura sudah lama. 7 tahun yang lalu saya ketemu, ngerjain ini semuanya apapun bisa. Masih muda sekali, namanya mas Ainun Najib, NU," kata Jokowi dalam acara Pengukuhan Pengurus Besar NU (PBNU) Masa Khidmat 2022-2027 dan Harlah ke-96 NU di Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 31 Januari 2022. 

 

Selengkapnya...

3. Ini Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Masuk PPKM Level 1

FOTO: PPKM Level 1, Warga Kembali Berlibur
Warga berswafoto di Pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (12/11/2021). Pantai Pelabuhan Ratu menjadi tempat wisata favorit warga Jawa Barat serta Jakarta dan sekitarnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, mulai 1 sampai 7 Februari 2022.

Pemerintah membuat perubahan dalam penilaian level PPKM, menyusul melonjaknya kasus Covid-19.

Perubahan ini berdampak pada menurunnya jumlah daerah yang masuk ke PPKM Level 1. Total hanya ada 40 kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM Level 1 dalam periode 1 sampai 7 Februari 2022.

"Level 1 menurun dari 52 kabupaten/kota menjadi 40 kabupaten/kota," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA dikutip dari siaran persnya, Selasa (1/2/2022).

Diketahui, dalam penilaian level PPKM, pemerintah tetap akan menggunakan 6 indikator yang menjadi standar dari WHO. Namun, pemerintah memberikan bobot lebih besar dalam penentuan level kepada indikator rawat inap di rumah sakit.

 

Selengkapnya...

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya