DPR Minta PTM Jangan Ditiadakan: Kebijakan Gas Rem Bisa Diterapkan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) tidak dihentikan begitu saja di tengah angka Covid-19.

Menurut dia, harus ada keseimbangan pengendalian Covid-19 dan penyelenggaraan pendidikan.

Politikus PKB ini memandang, selama pembelajaran tatap muka memungkin harus tetap digelar karena potensi learning loss peserta didik akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun.

"Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan," ujar Huda dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Dia mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta PTM di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dievaluasi. Kata Huda, pemerintah daerah juga memiliki skema pengendalian Covid-19.

"Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan," jelas Huda.

Skema pengendalian Covid-19 saat PTM itu terlihat di satuan pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ketika ada satu peserta didik atau tenaga pendidikan terindikasi positif Covid-19, sekolah tersebut dihentikan selama kurun waktu tertentu.

"Setelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan," kata Huda.

Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Saya minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan Kalimantan Timur, Senin, 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Dia menyampaikan bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia naik 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 menjadi 61.718 kasus per 30 Januari 2022. Selain itu, penambahan kasus baru naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus pada 30 Januari 2022.

Jokowi mengingatkan para menterinya untuk menyikapi kenaikan kasus ini dengan hati-hati. Kendati begitu, dia bersyukur lonjakan kasus tersebut tak diikuti dengan kenaikan angka kematian akibat Covid-19.

"Ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," ucapnya.

Menurut dia, perlu ada pendekatan penanganan yang berbeda dalam menghadapi varian Omicron. Jokowi meminta para menterinya memperkuat bagian hilir dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif bagi pasien Covid-19 tanpa gejala.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com