DPR Cecar Seskab Hingga KSP soal Deklarasi Apdesi Dukung Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Komisi II DPR RI mencecar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo atau Jokowi tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus menanyakan apa tupoksi Setneg sehingga bisa memberi dukungan acara bersama Apdesi tersebut.

"Untuk Pak Mensesneg, ini masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan tiga periode yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa, ini harus kami tanyakan. Karena salah satu dari fungsi Setneg adalah dukungan teknis admininstrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah ini berarti di tempat bapak," kata dia di Komisi II DPR, Senin (4/4/2022).

Ihsan menyayangkan kejadian tersebut dan menyebut negara telah menerapkan politik praktis.

"Bagaimana bapak melihat isu ini? bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," kata dia.

Senada dengan Ihsan, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan apakah ada anggaran negara yang dipakai untuk mendukung deklarasi Presiden Jokowi tiga periode tersebut.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan," kata Mardani.

Menjawab hal tersebut, Pratikno mengklaim Presiden Jokowi hanya menerima undangan Apdesi saja.

"Mengenai pertanyaan tentang Apdesi, jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut. Jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa. Pak presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," kata dia.

Sementara itu, Seskab Pramono mengaku tidak anggaran negafa yang digunakan untuk acara tersebut. "Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP mengenai hal ini, sehingga dengan demikian clear terhadap hal itu," kata dia.