HEADLINE: Arahan Tegas Jokowi Terkait Pemilu Serentak 2024, Redam Gejolak Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Sehari jelang demonstrasi mahasiswa 11 April 2022, muncul rekaman video Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman video dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan secara tegas bahwa Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar regulasi atau payung hukum untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 segera diselesaikan. Dia menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022 mendatang.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, ada dua hal yang dapat dicermati dalam ratas Jokowi itu. Pertama ini sebagai penegasan dari Pemerintah bahwa agenda demokrasi akan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Pernyataan Jokowi itu juga sebagai bantahan terhadap tudingan masyarakat yang dinilai mengambang.

"Ini untuk menegaskan Jokowi itu tegas bahwa Pemilu 2024 itu on schedule. Tidak seperti tuduhan-tuduhan publik selama ini yang menilai statemen presiden itu mengayun dan mengambang. Jadi untuk mnengakhir spekulasi tuduhan terkait presiden tidak tegas," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (11/4/2022).

Kemudian kedua, Adi menambahkan, sebagai upaya untuk meredam eskalasi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia secara simultan. Hal ini selaras dengan tuntutan para mahasiswa yang menolak lantang terkait penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.

"Dua hal ini paling mungkin, kan ada buktinya. Ketika dia ngomong gitu. Makanya demonya tidak jadi ke Istana, jadinya ke DPR. Artinya pernyataan Presiden itu ampuh untuk meredam protes-protes mahasiswa yang selama ini melihat presiden tidak tegas," terang dia.

Karena itu, lanjut Adi, isu soal penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden seharusnya otomatis berhenti. Ia berharap para elite tidak lagi memainkan wacana yang tidak produktif tersebut.

"Ketika pernyataan presiden bilang Pemilu 24 Februari 2024, mestinya itu mengakhiri segala-galanya. Dan semoga jadi akhir kekisruhan terkait Pemilu 2024. Karena kontraproduktif, energi kita habis dan tidak ada gunanya juga, nggak penting bagi negara ini di tengah kesulitan yang dihadapi oleh rakyat," jelas dia.

Dia pun meminta Jokowi untuk bertindak tegas kepada anak buahnya yang masih tidak mengikuti arahan tegas Presiden. Sebab bila itu terjadi, masyarakat akan menilai bawahan tersebut memiliki kuasa melebihi Presiden.

"Kalau masih ada yang ngeyel, masih ada genit genit, ya berarti dia merasa lebih dari presiden. Makanya ketegasan presiden itu mesti ada, (bisa) lewat semacam ultimatum akan memberhentikan terhadap menteri yang agresif berkampanye penundaan pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, penegasan Jokowi terhadap Pemilu 2024 merupakan langkah baru. Hal ini lantaran muncul isu-isu liar dari elite politik usai Pemerintah, DPR, dan KPU menetapkan jadwal pasti Pemilu 2024.

"Kepastiannya udah lama ini, tapi kan karena ada agenda-agenda politik lain, buyar lagi. Makanya saya sampaikan ini kepastian baru," ujar dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (11/4/2022).

"Itu memberikan suatu kepastian yang baru bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena proses penyelenggaraan itu penting kepastian. Karena KPU sebagai penyelenggara harus mempersiapkan tahapan pemilu ya," dia mengimbuhkan.

Selain itu, lanjut Arya, penegasan Pemilu 2024 itu juga berkat peranan publik, terutama kelompok mahasiswa, masyarakat sipil, dan partai-partai oposisi. Elemen-elemen itu berperan strategis dan penting untuk mendorong Jokowi memberikan kepastian Pemilu 2024.

"Saya kira faktor publik mahasiswa dan masyarakat, parpol oposisi punya aspek strategis juga dalam mempengaruhi kebijakan Istana terkait jadwal Pemilu 2024," ujar dia.

Namun demikian, dia tidak dapat menjamin pergerakan-pergerakan silent di parlemen juga akan terhenti. Karena persoalan amandemen UUD 1945 dipegang oleh partai yang punya perwakilan di Senayan.

"Belum ada jaminan juga. Masih was was. Karena yang punya power, melakukan amandemen UUD, ada di partai," ujar dia.

Namun demikian, itu bisa diatasi jika Jokowi juga tegas menolak hal itu. Karena walau bagaimana pun, Jokowi memiliki andil mengendalikan gerbong koalisi.

"Tapi kan presiden bisa mengendalikan partai koalisi. Lokus perubahan masa jabatan kan di presiden. Kalau presiden (bilang) nggak mau, gimana? ujar Arya.

Meski demikian, Ia menilai para partai politik tak akan lagi bermain dengan isu melawan konstitusi ini. Karena langkah tersebut akan menjadi persoalan serius yang dapat membetot perhatian rakyat Indonesia.

"Partai partai ini berhitung. Protes publik ini terkait manuver perpanjangan 3 periode ini, publik serius, protesnya tinggi. Kalau ada parpol yang masih berusaha melakukan itu, Saya kira akan muncul instabilitas politik dan resikonya besar," ujar dia.

Adapun Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pernyataan Presiden Jokowi yang disusul arahan dalam Rapat Terbatas Minggu 10 April bukanlah komitmen insidental. Sudah sejak lama Jokowi di berbagai kesempatan menekankan tegak lurus dengan konstitusi dan terus mendengar aspirasi masyarakat.

"Sehingga tidak pernah ada perubahan sedikit pun dari sikap Presiden," kata Jaleswari kepada Liputan6.com, Senin (11/4/2022).

Namun bila ada pemaknaan berbeda dalam menilai arahan Jokowi, Ia menganggapnya sah-sah saja. Yang jelas, kata Jaleswari, komitmen Presiden Jokowi dalam menegakkan Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 22E serta terkait lainnya dalam UUD 1945 yang mengatur pemilu serta masa jabatan Presiden, akan tetap dijalankan Presiden.

"Dan seluruh pembantu Presiden wajib mendukung kewajiban konstitusional tersebut. Sikap Presiden sejak awal sangat jelas," tegas dia.

Karena itu, ketegasan Jokowi soal Pemilu 2024 itu dinilainya berimbas pada aksi kumpul demo mahasiswa pada 11 April 2022. Massa mahasiswa yang semula berencana menggeruduk Istana, pada menit-menit terakhir mengubah haluan ke depan Gedung DPR/MPR.

"Itu implikasi dari apa yang ditegaskan kembali oleh presiden. Sejak awal, presiden tegas soal penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden dan jabatan presiden 3 periode. Presiden menolak semuanya," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gelombang protes dari mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menolak penundaan pemilu maupun 3 periode jabatan presiden.

Menurut Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal, akan ada 1.000 massa aksi yang turun menyuarakan pendapatnya dari mahasiswa di seluruh penjuru tanah air.

"Estimasi ada 1.000 massa aksi dan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia," kata Luthfi saat dikonfirmasi pada Minggu (10/4/2022).

Luthfi menambahkan bahwa ada empat tuntutan yang akan disuarakan dalam demo 11 April 2022. Yaitu mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kemudian mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.

Dan terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!," katanya.

Terkait lokasi, Luthfi membenarkan kalau demo BEM SI ini berpindah tempat dari kawasan Istana Negara menuju Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

"Iya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi massa yang akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 Pukul 10.00 WIB di DPR RI," kata Luthfi.

Menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, gerakan mahasiswa saat ini membuat Istana menjadi was-was. Sehingga tuntutan mahasiswa terkait Pemilu 2024 langsung direspons cepat oleh Jokowi.

"Karena sekarang gerakannya besar, dahsyat untuk mahasiswa, sebab itu mengkhawatirkan Pak Jokowi dan pemerintah. Karena itu sebelumn demo (mahasiswa) direspons dengan rapat terbatas. Jadi ini soal tekanan mahasiswa yang luar biasa, yang menginginkan Jokowi bersikap tegas terkait Pemilu 2024," jelas Ujang kepada Liputan6.com, Senin (11/4/2022).

Dia menilai gerakan yang disuarakan mahasiswa tersebut sesuai dengan aspriasi rakyat. Karena selama ini, masyarakat tidak berdaya menghadapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Selama ini kenaikan BBM, rakyat diam saja. Kenaikan minyak goreng, rakyat diam saja, Jokowi 3 periode rakyat diam saja. Lalu ini diwakili oleh mahasiswa. Jadi kegelisahan, kesulitan, aspirasi masyarakat diwakili demo mahasiswa hari ini," ujar dia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak ada proses politik di parlemen untuk penundaan pemilu maupun masa perpanjangan presiden. Hal itu disampaikan usai menemui pendemo di depan Gedung DPR.

"Aspirasi yang mereka sampaikan itu kan sebenarnya di DPR itu baru wacana, di DPR ini tidak pernah ada proses politik soal perpanjangan jabatan presiden penundaan pemilu maupun presiden 3 periode," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Saat ini DPR segera membahas program, tahapan, dan anggaran pemilu bersama KPU. Proses politik itulah yang tengah berjalan. Rencananya akan dilakukan sebelum masa reses pada Kamis (14/4/2022).

"Proses politik yang ada di DPR hari ini, sementara yang berjalan adalah proses politik tahapan pemilu, jadi enggak ada proses penundaan, proses perpanjangan, sehingga proses politik yang ada itulah yang akan tetap kita jalankan itu tahapan pemilu," kata Dasco.

Mengenai anggaran pemilu belum dibahas, kata politikus Gerindra ini perlu waktu. Nanti setelah Presiden Joko Widodo melantik anggota KPU akan dibahas DPR.

"Masalah anggaran itu kan soal timing-nya, soal memang anggaran keseluruyan daripada mitra-mitra pemerintah, mitra mitra DPR, nah sehingga itu ada waktunya. Dan itu pasti akan dibahas apalagi disesuaikan dengan KPU yang baru dilantik," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai sah saja para mahasiswa melakukan demonstrasi terkait isu penundaan pemilu. Doli bilang, isu itu telah dijawab pemerintah yang memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari sesuai kesepakatan dengan DPR.

"Saya kira kan penyampaian aspirasi aspirasi apa saja termasuk teman-teman mahasiswa, itu hal biasa saja dalam kehidupan demokrasi kita, jadi saya kira kita menghargai apa yang dilakukan temen-temen mahasiswa itu, aspirasinya tentu kita akan perhatikan," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

"Saya kira kan apa yang mereka sampaikan sebenarnya sudah dijawab," sambungnya.

Di sisi lain, Doli mengatakan wacana penundaan pemilu yang berkembang di masyarakat perlu juga dihargai. Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebelumnya menerima aspirasi petani sawit soal penundaan pemilu.

"Dengan kemudian ada berbagai wacana yang berkembang di masyarakat itu juga kita hargai, yang menyampaikan ada keinginan untuk menunda pemilu memperpanjang masa jabatan dan seterusnya, jadi setiap aspirasi setiap penyampaian itu hak yang dijamin oleh konstitusi," ujar Ketua Komisi II DPR RI ini.

Doli mengatakan, sikap Golkar mengikuti Presiden Joko Widodo. Pemerintah menegaskan pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

"Tapi kembali lagi, pemerintah Pak Presiden (Jokowi) sudah menegaskan, jadi saya kira sudah clear, enggak ada masalah lagi," katanya.

Sementara itu, Komisi II DPR RI memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas program, tahapan dan anggaran Pemilu 2024 pada Rabu 13 April 2022. Rapat dengar pendapat itu akan dilakukan bersama anggota KPU RI periode 2022-2027.

"Tanggal 13 (April), hari Rabu, ya kita reses 14 (April), hari Rabu kita akan jadwalkan (RDP dengan KPU)," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

"Setelah pelantikan (KPU Bawaslu) besok," sambungnya.

Menurut Junimart juga tidak ada masalah KPU sempat terjadi kekosongan jabatan komisioner karena pelantikan baru digelar Selasa 12 April 2022.

Junimart yakin anggota KPU yang baru sudah berkoordinasi dengan anggota yang lama terutama terkait program, tahapan, dan anggaran pemilu.

"Kan toh mereka sudah koordinasi komunikasi dengan KPU yang lama. Jadi untuk RDP nanti kita hanya meminta program tahapan dan bagaimana anggaran. Apakah masih mau naik tetap atau bagaimana ini," kata Junimart.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta DPR menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat untuk membahas tahapan Pemilu 2024. Sebabnya, anggota KPU RI periode 2022-2027 akan dilantik pada Selasa 12 April. Jadwal bertabrakan dengan hari pelantikan.

Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya meminta menjadwalkan ulang sebelum masa sidang DPR berakhir.

"KPU tetap mengusulkan RDP membahas Tahapan Pemilu 2024, pada pekan ini selama masih masa sidang ini sebelum masuk masa Reses," katanya dalam keterangannya, Minggu 10 April 2022.

Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," ujarnya.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan digelar 14 Februari. Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada November 2024.

"Kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," jelas Jokowi.

Selain itu, dia juga meminta para menteri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2022 akan dimulai Juni 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuangan perundang-undangan.

"Dijelaskan sekalian, tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan UU-nya nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tutur Jokowi.

Adapun tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022.

"Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ujar Jokowi.

Selain itu, Ia juga meminta agar regulasi atau payung hukum untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 segera diselesaikan. Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022.

"Ini segera dikejar juga, penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," jelas Jokowi.

Dia pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi tak ingin regulasi tersebut nantinya multitafsir dan menimbulkan polemik di masyarakat.

"Saya minta Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI, juga KPU ri sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan lagi. Sehingga, regulasi yang ada, yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," katanya.

Jokowi memastikan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik pada 12 April 2022. Usai dilantik, mereka akan langsung mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini, agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini," ucap Jokowi.

Dia ingin Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Terlebih, kata Jokowi, Indonesia belum pernah punya pengalaman menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak.

"Kita belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," jelas Jokowi.

Tak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan peserta Pemilu dan Pilkada 2024 untuk tidak menimbulkan kegaduhan dengan membuat isu-isu politik yang tak baik. Dia mengingatkan semua pihak menghindari politik identitas dan SARA.

"Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA," kata Jokowi.

Dia ingat betul bahwa isu politik identitas pernah muncul saat pemilu-pemilu sebelumnya. Jokowi tak ingin isu ini kembali muncul di Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya kira, kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," ucapnya.

Kendati begitu, Jokowi memahami bahwa tensi politik kerap naik menjelang pemilu dan pilkada. Hanya saja, dia meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

"Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para konstestan," ujar Jokowi.