Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan Juni 2022, Jangan Gunakan Isu SARA

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati pemerintah dan DPR yakni, 14 Februari. Adapun tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022.

"Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ujar Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Dia meminta jajaran menterinya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu maupun Pilkada 2024 diselenggarakan sesuai jadwal. Hal ini agar tidak ada lagi spekulasi mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karena jelas, kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," katanya.

Selain itu, Jokowi memastikan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik pada 12 April mendatang. Usai dilantik, mereka akan langsung mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini, agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini," ucap Jokowi.

Dia ingin Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Terlebih, kata Jokowi, Indonesia belum pernah punya penngalaman menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak.

"Kita belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapakn dengan matang," jelas Jokowi.

Jangan Gunakan Isu SARA

Jokowi meminta peserta Pemilu dan Pilkada 2024 dan untuk tidak menimbulkan kegaduhan dengan membuat isu-isu politik yang tak baik. Dia mengingatkan semua pihak menghindari politik identitas dan SARA.

"Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA," kata Jokowi.

Dia ingat betul bahwa isu politik identitas pernah muncul saat pemilu-pemilu sebelumnya. Jokowi tak ingin isu ini kembali muncul di Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya kira, kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," ucapnya.

Kendati begitu, Jokowi memahami bahwa tensi politik kerap naik menjelang pemilu dan pilkada. Hanya saja, dia meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

"Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para konstestan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu tersebut kepada masyarakat.

"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," tutur Jokowi dalam rapat terbatas.

Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," jelas Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan digelar 14 Februari. Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada November 2024.

"Kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," jelas Jokowi.

Selain itu, dia juga meminta para menteri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2022 akan dimulai Juni 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuangan perundang-undangan.

"Dijelaskan sekalian, tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan UU-nya nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tutur Jokowi.

Jokowi sudah meminta anak buahnya tak berbicara lagi soal penundaan Pemilu 2024 yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto salah satunya yang sempat mengaungkan wacana ini. Menurut dia, apa yang disampaikan atasannya tersebut terkait Pemilu sudah jelas.

"Itu saya rasa, itu sudah jelas," kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Airlangga menegaskan, tak perlu lagi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ibarat rancangan undang-undang, hal tersebut sudah jelas dan terang benderang.

"Kalau di dalam RUU itu, normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu," kata dia.

Luhut Patuhi Perintah Jokowi

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan patuh dengan perintah Presiden Joko Widodo, yang meminta para menteri tidak lagi membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kemarin (6/4/2022), Jokowi menegur jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi kepada Merdeka, Kamis (7/4/2022).

Menurut Jodi, Menko Luhut sekarang tetap bekerja seperti biasanya. Luhut ditugaskan Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," bebernya.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ia menyebut seharusnya para menteri fokus mengurusi pandemi dan masalah kenaikan harga.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan, Kamis (7/4/2022).

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik," tambah Puan.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ia menyebut seharusnya para menteri fokus mengurusi pandemi dan masalah kenaikan harga.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan, Kamis (7/4/2022).

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik," tambah Puan.