Banyaknya Lembaga Survei di Indonesia Buat Hasilnya Diragukan Bisa Objektif

Liputan6.com, Jakarta - Belakangan ini sederet lembaga survei merilis hasil survei mereka jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang. Hasil survei yang dirilis pun berbeda-beda.

Oleh karena itu, objektivitas lembaga survei dalam menyuguhkan hasil riset opini publik terkait kontestasi politik Tanah Air pun dipertanyakan.

Menurut Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti, ada dugaan bahwa riset-riset yang dilakukan lembaga survei selama ini merupakan pesanan.

"Sobat, lembaga survei seperti Charta Politika, SMRC, dan lain-lain. Mereka disebut mainstream bukan karena objektivitas metodelogisnya, tapi lantaran di-back sumber dana yang melimpah, yang diduga mengalir dari oligarki untuk mendikte publik mendukung bakal capres yang didukung oligarki jahat," ujar Haris dikutip dari akun Twitternya.

Jika dugaannya tersebut benar, lanjut dia, maka hasil survei sulit dikatakan objektif. Dengan mendikte publik, menurut Haris, maka jajak pendapat yang seharusnya menghasilkan tokoh perwakilan mayoritas rakyat berubah menjadi kemauan oligarki.

"Mereka merusak seleksi kepemimpinan nasional berbasis gagasan, jadi berbasis popularitas palsu. Kecenderungan ini sedikit berbeda dengan lembaga survei di luar negeri, sebut saja di Amerika Serikat. Di negara adi kuasa tersebut, adanya lembaga survei politik lebih banyak dijadikan sebagai lembaga think tank pemerintah," ucap Haris.

"Di Amerika, ada 1.984 lembaga peneliti dan pemikir dalam berbagai bidang yang bekerja memperkuat kepentingan nasional Amerika sebagai imperium. Di Indonesia menjamur lembaga survei," tandasnya.

Sebelumnya, lembaga survei Charta Politika Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei terbaru mengenai elektabilitas partai politik (parpol).

Hasilnya beberapa partai politik mengalami kenaikan elektabilitas pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2022, seperti halnya yang dialami oleh Golkar.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia, elektabilitas partai politik tertinggi masih dipegang oleh PDI Perjuangan (PDIP) dengan 24,1 persen. Namun, PDIP mengalami penurunan dibanding survei Charta beberapa bulan April, saat itu elektabilitasnya 24,7 persen.

Di posisi kedua ada Partai Gerindra yang mendapatkan elektabilitas sebesar 13,8 persen dan mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu 11,9 persen.

Posisi ketiga diisi oleh Partai Golkar yang mendapatkan elektabilitas sebesar 11,3 persen. Golkar mengalami kenaikan cukup tinggi hasil survei sebelumnya yakni 9,2 persen.

“Pada pertanyaan elektabilitas partai politik, PDIP (24.1%), Gerindra (13.8%) dan Golkar (11.3%) menjadi pilihan teratas responden,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dalam keterangannya, Selasa 14 Juni 2022.

Posisi keempat ada PKB yang mendapat elektabilitas sebesar 8,3 persen. Disusul kelima ada Partai Demokrat 7,2 persen, lalu ada PKS 7,0 persen, Partai NasDem yakni 5,3 persen.

Beberapa partai politik pun berdasarkan survei Charta Politika diprediksi tak bakal lolos parlemen. Seperti PPP yang hanya mendapat elektabilitas 2,7 persen, PAN 2,0 persen.

Selanjutnya posisi ke sepuluh ada Partai Perindo dengan 1,3 persen dan posisi 11 ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,6 persen. Disusul Partai Hanura 0,4 persen.

Setelah itu ada Partai Gelora yang elektabilitasnya hanya 0,3 persen, dibuntuti Partai Ummat 0,1 persen, PKPI 0,1 persen dan PBB 0,1 persen.

Sekadar informasi, survei dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.