Tokoh dan Politisi Diminta Stop Bicarakan Wacana Jokowi 3 Periode

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini santer beredar kabar adanya pihak-pihak yang menginginkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai RI 1 hingga tiga periode.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnadi menyebut, gaungan Jokowi 3 Periode yang belakangan ini kembali menyeruak. Padahal menurutnya, hal tersebut tidak diizinkan konstitusi.

"Kembali ada yang menggaungkan Jokowi 3 Periode dan ada yang mempermasalahkan Jokowi 3 Periode. Di media tampak bertolak belakang, padahal mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tahu bahwa yang mereka sampaikan dagelan dan dengan tujuan yang sama, untuk mendapatkan sorotan pemberitaan," ujar Tedddy melalui keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).

"Yang satu akting ngotot Jokowi 3 Periode, yang satunya lagi akting marah-marah jika Jokowi 3 Periode. Ini sama seperti pertandingan WWE, terlihat bertanding tapi sebenarnya sedang berakting, semakin terlihat marah dan keras, maka semakin bagus pemberitaannya," sambung dia.

Teddy menyayangkan politisi yang kurang literasi, namun ingin tampil memberikan pendapatnya.

"Ada yang berebut pepesan kosong 3 periode, ada yang salah alamat menyalahkan pemerintah Jokowi akibat putusan MK, ada yang bicara hantu PKI, dan banyak hal-hal konyol lainnya, yang secara akal sehat tidak dapat diterima," kata dia.

"Kekonyolan para tokoh dan politisi yang miskin literasi, tapi bernafsu untuk mendapatkan sorotan, tentu yang jadi korban adalah masyarakat awam, mereka ikut berselisih akibat provokasi konyol yang sama sekali tidak ada ilmunya," tegas Teddy.

Sebelumnya, seorang bernama Muslim dari Provinsi Aceh pun meneriakkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode dalam acara itu. Hal itu disampaikannya di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Awalnya, Muslim menceritakan soal Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh yang sangat indah dan diakui dunia Dia mengatakan bahwa setelah Jokowi menjabat, tidak ada lagi masyarakat ditangkap saat bertani di Taman Nasional Gunung Leuser.

"Saya sebagai aktivis tahun 2013 sebelum Pak Jokowi presiden, kami kalau bertani selalu ditangkap. Yang ditanam di Taman Nsional itu ditebang tanamannya. Setelah Pak Jokowi presiden, sudah ada kemudahan bagi petani kita buat kelompok tani hutan konservasi," jelas Muslim kepada Luhut, Selasa.

Dia pun meminta agar kantor pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser yang kini di Medan, dapat dipindahkan ke Aceh Utara. Dia pun menyampaikan beberapa aspirasi lain dari masyarakat Aceh kepada Luhut.

Salah satunya, soal hutan lindung yang ada di Aceh. Namun, setelah mengutarakan aspirasi itu, Muslim tiba-tiba melontarkan dukungan Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode setuju?" ujar Muslim sambil berteriak.

"Setujuuuu!" jawab peserta lain.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu 30 Maret 2022.

Sebelumnya, dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, banyak masyarakat yang meneriakkan soal presiden 3 periode tersebut.

Tak hanya itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APEDSI) yang beranggotakan para kepala desa mengatakan akan mendeklarasikan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode. Rencananya, deklarasi akan dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

"Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujar Ketua Umum DPP APEDSI Surtawijaya kepada wartawan usai acara Silaturahmi Nasional APEDSI Tahun 2022 di Jakarta Pusat, Selasa 29 Maret 2022.

Kemudian, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa wacana tiga periode menyalahi konstitusi. Sebab, dalam Undang-undang secara tegas dan jelas mengatur masa jabatan presiden yakni hanya dua periode.

Ia menjelaskan, aturan dua periode masa jabatan presiden merupakan perjuangan reformasi 1998, bukan aturan yang turun dari langit. Apalagi kehendak dari para elit yang berkuasa.

"Bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrat tahun 1997 yang puncak 1998 dengan segenap pengorbanan bahkan jiwa raga jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi," kata Masinton, dalam diskusi Total Politik dengan tema "bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode", Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juni 2022.

"Kalau datang dari kekuasaan, dan dikemas dalam aspirasi itu bukan aspirasi, itu watak tirani," sambungnya.

Namun, saat Masinton ditanyai perihal siapa kah watak tirani yang dimaksud, dirinya enggan menjelaskan secara detail.

"Saya enggak mau nyebut orang, tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak tirani," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu pun menegaskan, adanya aturan tegas pembatasan masa jabatan presiden untuk mencegah kekuasaan yang semena-mena.

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan bersama-sama merapatkan barisan dan turun ke jalan untuk menyalakan klalson tolak wacana tersebut.

"Lawan kawan-kawan mahasiwa, anak-anak muda, keluar ke jalan, tinggalkan buku, tinggalkan tas dan turun ke jalan. Anak-anak muda yang di dalam gang tinggalkan sejenak turun ke jalan, kaum profesional yang hilir mudik di jalan turun, hentikan kendaraan sejenak dan bunyikan klakson dan tolak kekuasaan absolut tiga periode," ucapnya.

Sebab, ia menilai jika wacana tiga periode dikabulkan, bukan tidak mungkin empat periode juga akan bergulir. Sehingga, perlu adanya kepastian bagaimana demokrasi di Indonesia baik kepada generasi saat ini maupun yang akan datang.

"Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti enggak akan minta empat periode? Beri kepastian maka kita harus berikan kepastian baik generasi saat ini maupun yang akan datang. Penuhi jalanan bila tiga periode dipaksakan," imbuh Masinton.