Teriakan Presiden 3 Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (30/3/2022).

Sebelumnya, dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, banyak masyarakat yang meneriakkan soal presiden 3 periode tersebut.

Tak hanya itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APEDSI) yang beranggotakan para kepala desa mengatakan akan mendeklarasikan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode. Rencananya, deklarasi akan dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri.

"Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujar Ketua Umum DPP APEDSI Surtawijaya kepada wartawan usai acara Silaturahmi Nasional APEDSI Tahun 2022 di Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2022).

Surta mengaku awalnya para kepala desa sepakat untuk mendeklarasikan dukungan  agar Jokowi maju tiga periode. Namun, deklarasi itu dilarang oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

"Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan, 'Jangan cerita ini'," tutur Surta.

Dia menekankan, deklarasi Jokowi tiga periode ini tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Surta menegaskan dukungan ini murni aspirasi para kepala desa karena Jokowi menunjukkan kepeduliannya kepada desa.

"Enggak ada. mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu, tapi pure kan. Pure gini kepala desa jawara," ucap dia.

Sebelumnya, usulan penundaan pemilu 2024 juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Bola panas yang dilontarkan oleh Cak Imin itu disetujui juga oleh 3 partai politik yang merupakan koalisi pemerintah.

Cak Imin mengklaim, usulan itu hadir usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, para pengusaha, dan analis ekonomi Perbankan tentang dampak pandemi dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.

"Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu 23 Februari 2022.