Politikus Gerindra Minta Jokowi Waspadai IMF karena Pernah Jerumuskan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lebih berhari-hati dan tidak mudah mempercayai sepenuhnya saran-saran Dana Moneter Internasional (IMF). 

“IMF sudah terlalu sering menyebut dunia dalam ketidakpastian. Krisis akan terjadi dan seakan-akan ketakutan sengaja diciptakan untuk menjadi pintu masuk resep-resep IMF,” kata Kamarussamad dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Politikus Gerindra itu mengingatkan bahwa krisis ekonomi 1997 adalah bukti di mana resep IMF tidak manjur mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

“Belajar dari krisis 1997, resep IMF alih-alih menyehatkan justru membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Resep IMF yang berujung pada penandatanganan Letter of Intent (LoI) dua kali, tidak menyelesaikan apapun. Kondisi Indonesia malah semakin buruk. Rupiah semakin terpuruk. 16 Bank dilikuidas. Rush terjadi di mana-mana,” kata Kamrussamad.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintahan Presiden Jokowi tidak mudah percaya dengan IMF. Ia meminta pemerintah lebih fokus mengantisipasi inflasi. 

“Presiden Jokowi jangan begitu saja percaya dengan lIMF. Karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampuan IMF  dalam menangani tantangan ekonomi global. Atau, perlu diantisipasi adanya skenario inflasi tinggi, agar resep-resep IMF bisa dijalankan di negara-negara yang terkena krisis,” ucap Kamrussamad menandaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu delegasi Dana Moneter Internasional atau IMF di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menjelaskan isi dari pertemuan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik.

"Ekonomi Indonesia relatif sedang baik di mana inflasi sekitar 4,2 persen, pertumbuhan 5,01 persen. Kemudian juga dalam situasi lain Indonesia, ekonomi dibanding negara lain kita punya debt to GDP ratio sekitar 42 persen, beberapa negara itu mencapai 100 persen,” ungkap Airlangga seperti dikutip dari siaran pers diterima, Minggu (17/7/2022).

Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva, meminta Pemerintah RI agar lebih tepat sasaran dalam menggelontorkan program subsidi. Sehingga penyalurannya tidak bocor ke orang-orang kaya yang tak berhak menerima.

"Sangat penting bagi kebijakan fiskal Indonesia untuk tetap fokus dalam memberikan bantuan dengan sasaran yang tepat. Bukan dengan memberikan subsidi kepada semua orang, termasuk yang kaya, tetapi fokus kepada mereka yang sangat membutuhkan," katanya di Jakarta, dikutip Senin (18/7/2022).

Catatan itu diberikannya, lantaran pemerintah terlalu besar membelanjakan anggaran untuk program subsidi. Imbasnya, hal tersebut justru bakal makin mendorong inflasi.

Di sisi lain, Georgieva mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) yang melakukan burden sharing dalam membiayai penanganan Covid-19 hingga akhir 2022.

Pemerintah pun dimintanya agar terus men-support pelaku UMKM sebagai pilar utama perekonomian bangsa. Sehingga pertumbuhan ekonomi ke depan tetap terjaga.