Minta Penyelesaian Tragedi 27 Juli 1996, Keluarga Korban Sambangi Komnas HAM

Para keluarga korban kasus penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996 melakukan aksi long march dan meminta Komnas HAM untuk menyelesaikannya.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Jul 2022, 20:02 WIB
Diterbitkan 20 Jul 2022, 20:02 WIB
politikus PDIP Ribka Tjiptaning
Politikus PDIP Ribka Tjiptaning berharap kasus yang sudah berusia 26 tahun ini mencapai titik terang. (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Ratusan keluarga korban kasus penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996 melakukan aksi long march dan meminta Komnas HAM untuk menyelesaikannya.

Salah satu perwakilan keluarga korban yang juga politikus PDIP Ribka Tjiptaning berharap kasus yang sudah berusia 26 tahun ini mencapai titik terang.

"Tragedi 27 Juli menjadi momentum perjuangan yang sangat penting di dalam rekam jejak perlawanan menegakan demokrasi," jelas dia, Rabu (20/7/2022).

Dia menyebut Komnas HAM sudah mengantongi sejumlah bukti. Bahkan, upaya penyerangan untuk pengambilalihan secara paksa kantor Partai yang menjadi simbol demokrasi rakyat tersebut.

"Peristiwa 26 tahun lalu, merupakan intervensi kekuasaan terhadap partai politik yang aspiratif sehingga menjadi simbol matinya demokrasi," ungkap Ribka.

Karenanya, dia berharap Komnas HAM bisa segera menyelesaikan kasus ini.

"Kita sudah sampaikan keluhan dan tuntutan kita. Sudah 26 tahun kasus 27 Juli yang belum juga tuntas. Komnas HAM cukup menghargai kita, sudah menerima kita," tutur Ribka.

 

Minta Renungkan

Tahun lalu atau 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memimpin peringatan Tragedi Kudatuli secara virtual.

Bersama seluruh jajaran partainya dari tingkat pusat hingga ranting, tragedi 27 Juli 1996 tersebut dibalut dengan seragam serba hitam.

"Kita renungi tragedi yang memakan korban jiwa ratusan orang itu. Bahwa untuk memperjuangkan keadilan butuh pengorbanan yang sangat berat," kata Megawati dalam seremoni virtual, Selasa (27/7/2021).

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tragedi Kudatuli menunjukkan rezim kekuasaan mencoba membungkam suara demokrasi yang ada.

"Hingga partai ini bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada 27 Juli 1996 masih juga mendapat tekanan. Hingga kantor DPP ini menjadi saksi bagaimana demokrasi mencoba dibungkam oleh kekuasaan," tutur dia.

Hasto menjelaskan, di Kantor DPP PDIP ini, mimbar demokrasi dibangun untuk menyuarakan perjuangan demi menegakan demokrasi bersama dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, kantornya itu diserang.

"Kita tahu begitu banyak korban atas peristiwa tersebut dan ini menjadi menjadi momentum demokrasi yang sangat penting di dalam rekam jejak demokrasi Indonesia," urai Hasto.

 

Doakan

Hasto berharap, tragedi kelam tersebut dapat terus diperingati serta dikhidmati, agar perenungan seluruh spirit perjuangan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan khususnya oleh Bung Karno dapat terus dilanjutkan.

"Hal ini agar tidak hanya mendoakan arwah korban 27 Juli, tetapi juga bagi kemajuan bangsa Indonesia, agar seluruh perjuangan para pahlawan tersebut tidak sia-sia," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya