Peserta Demo BBM Penuhi Jalan Gatsu Depan DPR, Busway Masih Bisa Dilalui

Liputan6.com, Jakarta Peserta demo BBM memenuhi depan DPR di Jalan Gatot Soebroto (Gatsu) Jakarta. Pukul 11.30 WIB, Selasa (6/9/2022), demonstran masih berorasi menyuarakan tuntutannya. 

Alhasil, Jalan Gatsu depan DPR ke arah Slipi, Jakarta Pusat, ditutup karena tak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor.

Pantauan Liputan6.com, jalur Transjakarta (busway) masih dibuka dan bisa dilalui oleh masyarakat.

Baik roda dua maupun kendaraan roda empat masih melewati busway pukul 11.34 WIB ini. Akibatnya, kemacetan tak terhindarkan. 

Polisi yang bertugas pun mengimbau kepada pengendara yang hendak melewati depan DPR untuk mencari jalur alternatif. 

Sebenarnya, polisi telah mengarahkan pengendara menuju kawasan Senayan. Namun, beberapa pengendara tetap melewati kawasan DPR. Mereka memilih melewati jalur Transjakarta dan keluar di lampu merah Slipi.

Pada demo hari ini, para buruh menuntut 3 hal, yakni tolak kenaikan BBM, rolak Omnibus Law UU Ciptaker, dan naikkan UMK/UMSK.

Sebelumnya, para pendemo dari elemen Buruh telah memenuhi kawasan DPR sejak pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang ditetepakan pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh mengatakan, Said Aqil dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9).

Said Aqil mengklaim, pihaknya akan membawa ribuan orang dari berbagai elemen buruh yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Pihaknya juga mendesak kepada pihak pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut.

"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tandas Ketua Partai Buruh.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjutnya.

Adapun terdapat tiga tuntutan yang akan disampaikan besok yaitu tolak kenaikan harga BBM, Tolak omnibus law UU Cipta Kerja dan naikkan UMK 2023 sebesar 10%-13%.

(Achmad Hafidz/Ave Martevalenia)