SKI Dukung TNI-Polri Tetap Netral dan Tak Ada yang Berpolitik

Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mendukung aparat negara mulai TNI dan Polri untuk tetap netral dan tak ikutan berpolitik.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Okt 2022, 06:38 WIB
Diterbitkan 09 Okt 2022, 06:38 WIB
Ilustrasi lambang TNI dan Polri (Liputan6.com / Abdillah)
Ilustrasi lambang TNI dan Polri (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) mendukung aparat negara mulai TNI dan Polri untuk tetap netral dan tak ikutan berpolitik.

Hal ini merespon dan mendukung pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang meminta TNI untuk tetap netral dan tak terseret arus politik.

"Himbauan menyangkut netralitas aparat negara perlu diperluas, bukan hanya kepada TNI tetapi juga kepada teman-teman kita dari kepolisian maupun institusi intelijen," kata Juru Bicra Program Demokrasi SKI, Solihin Nurodin dalam keterangannya, Minggu (10/9/2022).

Dia menegaskan, SKI juga tengah SKI mengembangkan program Saksi Demokrasi untuk mengawasi proses pelaksanaan Pemilu 2024 sejak sebelum masa kampanye dan pencoblosan.

Salah satu isu krusial untuk menjaga agar supaya proses Pemilu berlangsung bersih, jujur dan adil adalah jaminan mengenai ketidakberpihakan aparat negara.

"Aparat negara seharusnya menjadi negarawan yang tak tergoda politik, apalagi masuk dalam kegiatan dukung-mendukung partai atau kandidat," jelas Solihin.

Di sisi lain, partai politik juga harus bersikap untuk selalu menggunakan cara-cara adil dalam Pemilu 2024 nanti.

"Partai politik seharusnya menghindari cara-cara yang bukan saja tidak fair dengan menggunakan instrumen negara, tetapi juga membahayakan masa depan demokrasi kita," tutur Solihin.

 

Harus Percaya

Dalam pandangan SKI, para politikus seharusnya percaya diri bahwa demokrasi merupakan arena kontestasi yang harus diperkuat agar adil bagi semua pihak.

Demokrasi Indonesia dinilai akan sukses menjadi alat perjuangan kesejahteraan warga jika pelaksanaan Pemilu dipagari oleh netralitas aparat negara.

"Pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan demokrasi Indonesia. Publik memiliki kewajiban untuk memastikan agar kehidupan politik negeri ini semakin demokratis," kata Solihin.

 

Pernyataan Puan

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ia pun berharap TNI semakin kompak agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan maksimal.

"Atas nama DPR RI, saya mengucapkan selamat memperingati HUT yang ke-77 bagi seluruh prajurit TNI. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

Puan berharap TNI bisa meningkat soliditas. Menurutnya keharmonisan di tubuh TNI mutlak diperlukan sehingga semua prajurit dapat bekerja dengan baik sebagai satuan keamanan dan penjaga kedaulatan negara.

"Dalam menegakkan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, seluruh prajurit TNI harus kompak. Tri Dharma Eka Karma," ucapnya.

"Pimpinan TNI juga harus kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional. Hal ini penting mengingat mulai memanasnya politik nasional,” imbuh Puan Maharani.

Mantan Menko PMK itu mengingatkan agar TNI selalu netral. Apalagi, kata Puan, Indonesia sudah menghadapi tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024.

"TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik, karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua prajurit TNI harus bekerja dengan profesional," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya