Jokowi Minta KPU dan Bawaslu Bikin Aturan yang Jelas, Jangan Banyak Tafsir

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat aturan pemilu yang rinci dan jelas. Kepala negara tak ingin aturan pemilu banyak salah tafsir.

"Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif, ini mumpung Pak Ketua KPU ada di sini. Harus membuat aturan yang rinci, jelas, dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolodasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Kata Jokowi, aturan yang jelas bisa membuat peserta pemilu mengerti di mana letak kesalahannya. Sehingga, penyelenggara pemilu tidak sulit untuk menindak.

"Apa sih, buat aturan itu yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau memberi peringatan itu juga jelas 'kami salah karena ini', jangan ditafsir yang aneh-aneh. Sehingga ngetoknya itu jelas, ini salah tok!" tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, kualitas pemilu merupakan pondasi politik yang penting di dalam bernegara. Maka, pengawasan pemilu dan peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral.

"Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati untuk mewujudkan, sekali lagi, pemilu yang berkualitas," ucap Jokowi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com

Presiden Jokowi mengingatkan Bawaslu bahwa politik identitas, politik SARA, dan hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan isu ini.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Dia pun mendukung rencana Bawaslu soal pengawasan dan polisi siber di media sosial. Pasalnya, kata Jokowi, masalah kecil menjadi besar karena dipanas-panasi di media sosial.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu, di dunia nyata enggak ada apa-apain dari mana kok ribut isunya, medsos pasti, udah gada yang lain," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif dalam pelaksanaan pemilu, khususnya terkait politik identitas dan SARA. Sebab, hal ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah keutuhan bangsa.

"Kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini," tutur Jokowi.