Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa politik uang menjadi penyakit dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Bahkan, dia menyebut praktik politik uang ini hingga kini masih ada baik saat pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada)
"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang enggak ada (politik uang), saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan walikota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali," kata Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
"Jadi kalo ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (politik uang) ada," sambungnya.
Advertisement
Menurut dia, Bawaslu sangat berperan penting untuk mencegah agar praktik politik uang tak terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Jokowi menyebut hanya sedikit peserta pemilu yang mendapat sanksi apabila kedapatan melakukan politik uang.
Baca Juga
"Aturannya sudah diperketat, tapi prakteknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit ini ni ada gap," ujarnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Menurut dia, partisipasi masyarakat akan mempermudah tugas bawaslu dalam mengawasi praktik politik uang.
"Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan demokrasi kita, demokrasi Indonesia," kata Jokowi.
Petakan Potensi Masalah
Selain itu, dia mengingatkan Bawaslu pusat dan daerah memetakan potensi masalah dan kemungkinan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu. Dia menyampaikan Bawaslu harus menyiapkan upaya pencegahan pelanggaraan pemilu.
"Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan. Jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang. Siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting," tutur Jokowi.
Advertisement