Ketua DPD Ingatkan Pemerintah Segera Perbaiki Data Penduduk dan Desa

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki jumlah desa dan penduduk. Pasalnya, jika ini dibiarkan akan menimbulkan sejumlah masalah.

Menurut dia, bukan hanya terkait urusan Pemilu 2024, tapi ini juga berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik, serta ketahanan sosial.

"Dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan," kata LaNyalla dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).

Karena itu, dia mengungkapkan ini jelas persoalan serius, terlebih akan mempengaruhi pengambilkan kebijakan yang bisa salah.

LaNyalla berharap semua pihak konsern dengan hal ini. Terlebih, jika ini bisa membuat terjadinya DPT fiktif pada Pemilu 2024.

"Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu Tahun 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.

Pada saat yang sama, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah juga menyerahkan DP4 Luar Negeri kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Serah terima dilakukan di ruang sidang utama Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

Penyerahan itu juga dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh beserta jajaran Eselon II, para Komisioner, Sekjen, dan pejabat eselon KPU, serta berbagai pihak terkait lainnya.

DP4 yang diserahkan Wamendagri berjumlah 204.656.053 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa. Jumlah itu meliputi 38 Provinsi termasuk DOB Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat daya, serta 514 kabupaten/kota.

Wamen John menyatakan, penyerahan DP4 menjadi salah satu proses penting dalam tahapan pemilu 2024. Dia mengatakan DP4 Pemilu 2024 berasal dari data kependudukan Semester I Tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Kriteria penduduk yang masuk dalam DP4 adalah yang pertama WNI berusia 17 tahun, sudah kawin, dan sudah pernah kawin. Kedua bukan merupakan anggota TNI/Polri," ujarnya.

"Usia 17 tahun DP4 dihitung sampai hari-H pemilu, yaitu 14 Februari 2024," sambungnya.