Jokowi Ingatkan Tak Ada Pihak Gunakan Politik Identitas: Bukan Eranya Lagi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Pemilu 2024 agar tidak lagi menggunakan politik identitas.

Menurut dia, hal itu bukanlah cara yang baik dan juga era yang tepat untuk meraih kemenangan dengan cara demikian.

"Saya selalu titip jangan gunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide," kata Jokowi saat memberikan pidato sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Nasional Partai Bulan Bintang di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Dia mengaku setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan persatuan dan kesatuan ada di atas segalanya. Sehingga tidak boleh mengorbankan kepentingan bangsa juga negara.

"Saya setuju Prof Yusril, jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi dan partai dan yang lainnya," wanti Jokowi.

Jokowi berharap, pemenang Pemilu 2024 bisa melahirkan sosok yang meraih hati rakyat dengan cara yang baik dan bukan dengan identitas atau gontok-gontokan.

"Mari kita bersama, kalau menang menanglah dengan intelek, dengan santun dan kalau ingin menang, menanglah dengan cara yang bersahabat," kata dia.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan bahwa politik identitas merupakan salah satu isu yang harus diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan Pemilu.

Terlebih, di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.

"Politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu," kata Juri dikutip dari siaran persnya, Jumat (30/12/2022).

Dia mengingatkan bahwa identitas seseorang tidak boleh disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat. Juri menyampaikan identitas seharusnya untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah," jelasnya.

Juri pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gerakan Politik Identitas.

"Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat," tutur Juri.