PSI: Darurat Jumlah SMP Cuma Sepertiga SD, 100 Ribu Sekolah Menengah Pertama Baru Harus Dibangun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC menyoroti jomplangnya jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. Kondisi ini sekaligus melahirkan tanda tanya bagaimana dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

"Wajib belajar kan 9 tahun, dari SD sampai SMP. Namun jumlah SMP tak sampai sepertiganya jumlah SD. Otomatis akan terjadi bottleneck setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebagian peserta didik akan tersingkir," kata Furqan dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).

Furqan menegaskan ketimpangan jumlah SMP dan SD tidak boleh dibiarkan. Sebanyak 107.590 SMP baru harus dibangun untuk menutupi defisit dari jumlah SD. Demi pemerataan akses dan sarana prasarana pendidikan.

"Negara pasti bisa dan harus bisa membangun 107.590 SMP baru, wong beli 42 pesawat Rafale dari Prancis senilai Rp 116 Triliun aja sanggup, nggak mungkin bangun sekolah nggak sanggup. Apalagi wacanannya Kementerian Pertahanan juga akan beli 36 unit pesawat jet F-15EX dari Amerika Serikat senilai Rp199 Triliun. Jika ditotal pembelian pesawat dari Prancis dan AS tersebut sebesar Rp 315 Triliun. Kalau digunakan buat bangun sekolah sudah berapa ribu sekolah yang bisa dibangun itu" kata dia.

Lebih lanjut Furqan menjabarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merujuk pada data Kementerian Pendidididian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan pada tahun ajaran 2021-2022 terdapat 148.992 Sekolah Dasar (SD), sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) cuma 41.402 unit. Jumlah SMP tidak sampai sepertiganya jumlah SD, defisit 107.590 sekolah. Dari 41.402 SMP tersebut 42,52 persen milik masyarakat (swasta).

Jumlah SD dan SMP ini ekuivalen dengan jumlah ruang kelas yang tersedia di mana terdapat 1.198.576 ruang kelas SD dan hanya terdapat 430.694 ruang kelas SMP, negeri mapun swasta.

"Sedangkan laju pembangunan SMP tahun ajaran 2021-2022 cuma 805 unit. Masih sangat jauh untuk menutupi defisit jumlah SMP dibandingkan SD" ujar Furqan.

"Konsekuensinya lulusan SD akan berebut masuk SMP. Apalagi dengan sistem zonasi, karena akan ada wilayah yang tidak memiliki SMP, atau lokasi SMP-nya jauh" jelas Furqan lebih lanjut.

Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tegas menyebutkan Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

"Membangun SMP sebanyak SD tersebut memastikan fungsi dan tujuan wajib belajar 9 tahun terlaksana," pungkasnya.