Anies Singgung Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Demokrat: Tepat Sekali

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Namun Anies tidak membeberkan siapa Menko yang ia maksud.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai bahwa kritikan yang dilontarkan Anies tersebut sudah tepat. 

“Memang tepat kritikan bacapres Demokrat dan Koalisi Perubahan ini. Sikap Anies ini sejalan dan selaras dengan apa yang menjadi sikap Ketum AHY dan Partai Demokrat. Presiden dan para pembantunya di kabinet seharusnya taat konstitusi,” kata Herzaky saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Menurut Herzaky, pihaknya juga mengamini ada oknum pemerintahan yang ingin menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, meski tahu melanggar konstitusi.

“Sibuk mencari cara menunda pemilu dan pembenaran agar bisa terus berkuasa. Ingin memutar mundur perkembangan Indonesia ke masa lalu, ke Orde Baru. Wajah-wajah perusak demokrasi semakin menunjukkan aslinya. Selama ini bermain peran seakan-akan mendukung demokrasi. Kini malah sibuk menggerogoti demokrasi. Mengkhianati amanah reformasi 1998,” katanya.

Ia mengingatkan, manuver ingin menunda pemilu akan sangat merusak tatanan demokrasi negeri ini. “Tepat sekali pengingat dari Anies ini. Sikap merusak demokrasi dan mengkhianati demokrasi seperti ini harus kita lawan,” kata Herzaky menandaskan.

Sebelumnya, Anies mengatakan ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan secara terang-terangan saat Anies menghadiri acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.