Di tengah Kontroversi Firli Bahuri, KPK OTT Bupati Meranti

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri tengah menjadi sorotan lantaran diduga membocorkan penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sorotan terhadap Firli tak hanya soal itu, melainkan juga karena memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro. Bahkan, Firli diduga akan memutus akses Endar di lembaga antirasuah per-hari ini Jumat (7/4/2023).

Di tengah sorotan tersebut, Firli bergerak cepat memerintahkan tim penindakan KPK mengamankan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beserta beberapa pihak lainnya pada Kamis, 6 April 2023 malam.

"Alhamdulillah, satu kepala daerah, Bupati Meranti berhasil ditangkap tangan," ujar Firli saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Dia mengeklaim dirinya selalu bekerja profesional sesuai undang-undang. Firli yang masa tugasnya di KPK akan berakhir di tahun ini berharap tak meninggalkan cacat hukum di lembaga antirasuah.

"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak dalam membuat keputusan," kata dia.

Firli juga menampik dirinya selalu mengambil keputusan sendiri di KPK. Dia mengeklaim setiap keputusan di lembaga antirasuah dilakukan secara kolektif kolegial.

"Setiap keputusan diambil secara bulat," kata Firli.

Diberitakan, tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023 malam. Dalam operasi senyap kali ini tim penindakan mengamankan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Ali mengatakan, selain Bupati Muhammad Adil, tim penindakan juga turut mengamankan beberap pihak lainnya. Hanya saja identitas mereka masih dirahasiakan.

"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati. Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata dia.

Dengan penangkapan ini, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Muhammad Adil dan mereka yang turut diamankan bersama Adil.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," kata Ali.