Tak Ada Anggaran Kompensasi, Nasib Warga Terdampak Jembatan Cikereteg Belum Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Kompensasi bagi warga terdampak pembangunan Jembatan Cikereteg, Kabupaten Bogor, masih belum jelas.

PT Brantas Abipraya selaku kontraktor pembangunan Jembatan Cikereteg, perwakilan Kementerian PUPR dan Muspika Kecamatan Caringin telah melakukan rapat pada Kamis 25 Mei 2023 sore.

Pertemuan itu menyusul adanya desakan warga terdampak yang menuntut pihak kontraktor maupun Kementerian PUPR bertanggungjawab.

Namun dalam pertemuan tersebut pihak Kementerian PUPR menyampaikan bahwa tidak ada anggaran kompensasi untuk warga terdampak.

"Sebenarnya tidak ada anggaran (kompensasi), jadi mau dilaporkan dulu dari pihak PU ke pimpinan yang lebih atas lagi," kata Humas PT Brantas Abipraya, Dodon DR, Dikutip pada Jumat (26/5/2023).

Kendati menimbulkan dampak ekonomi dan kerusakan rumah maupun toko, Dodon memastikan pengerjaan kontruksi jembatan tidak akan dihentikan sementara.

"Kalau pekerjaan dihentikan itu ga mungkin, karena kami juga dikejar progres," kata dia.

Dodon juga menyampaikan agar masyarakat memaklumi jika sekitar area proyek harus ditutup. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas para pekerja.

"Biasalah karena area kerja kita berdekatan dengan masyarakat yang berniaga, jadi akses mereka ketutup usahanya. Ya namanya area proyek harus kita tutup. Kan membahayakan," terangnya.

Namun saat ditanya target pembangunan jembatan yang menghubungkan Bogor-Sukabumi ini, Dodon mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Nah itu situasional. Saya ga bisa menentukan karena kan kita ga tahu kondisi cuaca. Tapi ga nyampe setahun lah," ucapnya.

Ketika ditanya nilai anggaran pembangunan Jembatan Cikereteg pun sama, tidak mengetahuinya. Karena pembangunan jembatan ini masuk dalam anggaran tanggap darurat bencana.

"Waduh apalagi bicara anggaran, kami aja (ga tahu). Proyek ini disebabkan karena bencana alam," ujarnya.

Diketahui, sebagian ruas jalan nasional Bogor-Sukabumi tepat di perbatasan Kecamatan Caringin dengan Ciawi ambles imbas longsor pada pertengahan Maret 2023.

Untuk mengantisipasi longsor susulan, Kementerian PUPR mengubah gorong-gorong di ruas jalan itu menjadi jembatan permanen.

Warga terdampak pembangunan jembatan Cikereteg, Safrudin Jefri mengatakan apabila Kementerian PUPR tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan bangunan dan bagi yang terdampak ekonomi, lalu kepada siapa warga harus meminta ganti rugi.

"Hasil pertemuan kemarin mereka menjanjikan paling lama 2 minggu akan melaksanakan sosialisasi Kementerian PUPR dengan masyarakat. Karena sebelumnya juga sudah beberapa kali janji, tapi untuk yang sekarang saya pegang janjinya," ucapnya, Jumat (26/5/2023).