Megawati Minta KPK Dibubarkan, Jokowi: Harus Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jokowi, bukan soal pembubaran namun lebih kepada evaluasi kinerjanya.

“Mesti ada yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, dievaluasi,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).

Jokowi menilai, KPK adalah lembaga yang bagus. Selain itu, Jokowi juga memuji sistem yang sudah dibangun oleh KPK, termasuk soal operasi tangkap tangan (OTT).

“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” puji Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi membubarkan KPK. Megawati mengaku kecewa sebab saat ini KPK tidak lagi efektif memberantas korupsi di Indonesia sehingga lebih baik dibubarkan saja.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Selasa, 22 Agustus 2023.

Megawati mengatakan, sampai saat ini korupsi masih merajalela sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan. 

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan," singgung Megawati.

Menurut Megawati, alasan maraknya korupsi ada di ranah penegakkan hukum yang kurang memberikan efek jera.

"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya," tegas Megawati.

Megawati bercerita, dirinya pernah menangani polemik 300 ribuan kredit macet saat masih menjabat sebagai kepala negara. Kemudian, KPK sebagai lembaga antirasuah yang dibuatnya pada waktu ini seperti mempertanyakan dan dirasa tidak percaya dengan cara Megawati menangani polemik tersebut.

"Katanya mana mungkin kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya dimana? emangnya di karung?," singgung Megawati menutup.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons usulan Megawati Soekarnoputri soal pembubaran lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, itu adalah bentuk keprihatinan terhadap situasi saat ini.

"Pernyataan Bu Mega sudah diklarifikasi oleh Pak Sekjen (PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto). Barangkali Bu Mega itu prihatin sudah 20 tahun KPK berdiri kenapa korupsi masih terjadi. Bahkan, kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, malah turun," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/8/2023) malam, dikutip dari Antara.

Alex juga menyuarakan keprihatinan soal masih terjadinya praktik korupsi oleh penyelenggara negara. Dia pun mengingatkan bahwa tugas memberantas korupsi tidak mungkin bisa terlaksana oleh KPK apabila tidak didukung oleh masyarakat.

"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini (KPK) delapan tahun, prihatin juga saya. Saya, sekali lagi, tentu kira tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK, jelas di dalam undang-undang KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," jelas Alex.