KPU Ungkap 52 Bakal Caleg DPR dan DPD Eks Koruptor, Ini Daftar Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merilis bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pernah terjerat kasus korupsi.

Selain bakal calon anggota DPR, KPU juga merilis bakal caleg Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang pernah dibui karena korupsi.

Data ini disampaikan KPU setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 15 bakal calon yang merupakan mantan koruptor. ICW juga diketahui meminta KPU mengumumkan semua calon yang pernah terjerat kasus korupsi.

Mengutip data KPU, setidaknya ada 52 bakal calon anggota DPR dan 15 bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidan korupsi.

Berikut daftar bakal calon anggota DPR yang pernah terjerat korupsi

1. Susno Duadji, PKB, Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 2.

2. Huzrin Hood, PKB, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2.

3. Ali Maskur Masduqi, PKB, Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 7.

4. Rino Lande, PKB, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7.

5. Abdul Halim, PKB, Dapil Bali, nomor urut 2.

6. Yansen Akun Effendy, PKB, Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 1.

7. Syaifur Rahman, Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 4.

8. Amry, Partai Gerindra, Dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 4.

9. Asep Ajidin, PDIP, Dapil Sumatera Barat II, nomor urut 4.

10. Mochtar Mohamad, PDIP, Dapil Jawa Barat V, nomor urut 3.

11. Rokhmin Dahuri, PDIP, Dapil Jawa Barat VIII, nomor urut 1.

12. Al Amin N Nasution, PDIP, Dapil Jawa Tengah VII, nomor urut 4.

13. Teuku Muhammad Nurlif, Partai Golkar, Dapil Aceh I, nomor urut 1.

14. Syahrasaddin, Partai Golkar, Dapil Jambi, nomor urut 6.

15. Syarif Hidayat, Partai Golkar, Dapil Sumatera Selatan I, nomor urut 8.

16. Wendy Melfa, Partai Golkar, Dapil Lampung I, nomor urut 5.

17. Iqbal Wibisono, Partai Golkar, Dapil Jawa Tengah I, nomor urut 2.

18. Mashur, Partai Golkar, Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 4.

19. Nurdin Halid, Partai Golkar, Dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 2.

20. Haris Andi Surahman, Partai Golkar, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 5.

21. Bernard Sagrim, Partai Golkar, Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2.

22. Abdillah, Partai NasDem, Dapil Sumatera Utara I, nomor urut 5.

23. Budi Antoni Aljufri, Partai NasDem, Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 9.

24. Eep Hidayat, Partai NasDem, Dapil Jawa Barat IX, nomor urut 1.

25. Dikdik Darmika, Partai NasDem, Dapil Jawa Barat XI, nomor urut 1.

26. Sani Ariyanto, Partai NasDem, Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 4.

27. Krisna Mukti, Partai NasDem, Dapil Jawa Timur I, nomor urut 4.

28. Sungkono Ari Saputro, Partai Buruh, Dapil Jawa Timur I, nomor urut 8.

29. Rosalina Kase, Partai Buruh, Dapil Nusa Tenggara Timur I, nomor urut 5.

30. Iwan Krisnanto, Partai Buruh, Dapil Kalimantan Tengah, nomor urut 1.

31. Munir, PKS, Dapil Kalimantan Barat I, nomor urut 4.

32. Sumiadi, Partai Hanura, Dapil Kepulauan Bangka Belitung, nomor urut 2.

33. Idham Cholid, Partai Hanura, Dapil Jawa Tengah VI, nomor urut 2.

34. Muhamad Zainal Laili, Partai Hanura, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 1.

35. Sandi Suwardi Hasan, Partai Hanura, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 2.

36. Wa Ode Nurhayati, Partai Hanura, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1.

37. Arnikeb Eben Tung Sely, Partai Garda Republik Indonesia, Dapil Nusa Tenggara Timur I, nomor urut 1.

38. M. Rasyid Rajasa, PAN, Dapil Nusa Jawa Barat I, nomor urut 5.

39. Nurul Qomar, PAN, Dapil Jawa Barat VIII, nomor urut 7.

40. Mujiono, PAN, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 1.

41. Rudy, PAN, Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 4.

42. Evy Susanti, Partai Demokrat, Dapil Jawa Barat III, nomor urut 5.

43. Lukas Uwuratuw, Partai Demokrat, Dapil Maluku, nomor urut 4.

44. Thaib Armaiyn, Partai Demokrat, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1.

45. Agus Kamarwan, PSI, Dapil Nusa Tenggara Barat II, nomor urut 1.

46. Vicky Prasetyo, Perindo, Dapil Jawa Barat VI, nomor urut 1.

47. Muhajir, Perindo, Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 2.

48. Hendra Karianga, Perindo, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1.

49. Soleman Sikirit, Perindo, Dapil Papua Barat, nomor urut 1.

50. Madini Farouq, PPP, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 3.

51. Djainudin, PPP, Dapil Nusa Tenggara Timur II, nomor urut 1.

52. Irsyadul Fauzi, Partai Ummat, Dapil Sumatera Barat I, nomor urut 2.

Sementara bakal calon anggota DPD RI yang pernah terjerat korupsi yakni:

1. Edi Agustin, nomor urut 6, Bengkulu.

2. Patrice Rio Capella, nomor urut 10, Bengkulu.

3. Cinde Laras Yulianto, nomor urut 3, DIY.

4. Petrus Hilman Dapot Tuah Purba, nomor urut 14, Jambi.

5. Dody Rondonuwu, nomor urut 7, Kalimantan Timur.

6. Emir Moeis, nomor urut 8, Kalimantan Timur.

7. Rendy Susiswo Ismail, nomor urut 16, Kalimantan Timur.

8. Ismeth Abdullah, nomor urut 8, Kepulauan Riau.

9. Samson Yasir Alkatiri, nomor urut 13, Maluku.

10. Muhammad Yahya Mutawalli, nomor urut 11, Nusa Tenggara Barat.

11. A. Abd. Waris Halid, nomor urut 1, Sulawesi Selatan.

12. Andi Baso Ryadi Mappasulle, nomor urut 7, Sulawesi Selatan.

13. Eva Susanti H Bande, nomor urut 9, Sulawesi Tengah.

14. Rinaldi Damanik, nomor urut 18, Sulawesi Tengah.

15. Sabam Parulian Parsaoran Manalu, nomor urut 19, Sumatera Utara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) untuk DPR RI pada pemilu 2024. Hasilnya, dari total 18 partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 yang pada awalnya mendaftarkan sebanyak 580 orang bakal caleg, ternyata pada DCS yang diterbitkan KPU tidak semua dari mereka berhasil memenuhi syarat.

"Hanya 12 parpol yang 580 Bacalegnya masuk DCS. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah melalui hasil verifikasi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat jumpa pers di Kantor Pusat KPU RI Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Mengutip data yang disampaikan oleh KPU, 12 partai yang diketahui bacaleg yang didaftarkan lolos seluruhnya adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Buruh, PKS, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, dan PPP.

Sedangkan untuk enam parpol lainnya, bakal caleg yang masuk ke DCS jumlahnya beragam dan tidak utuh seperti pada awal pendaftaran.