PSI Kritik Pemprov DKI soal Transparansi Dokumen Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD mengkritik Pemprov DKI Jakarta terkait transparansi dokumen anggaran, terutama pada Rencana APBD 2024.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (9/10) kemarin.

"Dalam perjalanan Fraksi PSI selama lima kali pembahasan Rancangan APBD, kami menyayangkan adanya kemunduran dalam hal transparansi dokumen anggaran oleh Pemprov DKI," kata Justin.

Di awal periode menjabat pada 2019, lanjut Justin, PSI bisa mengakses setkap detail rancangan anggaran melalui situs smart APBD. Di kala itu, PSI dapat mempertanyakan berbagai kejanggalan anggaran, salah satunya anggaran lem aibon.

"Namun sayangnya, keramaian tersebut justru nampaknya membuat Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menjadi terkesan tidak nyaman, dengan melakukan pembatasan informasi detail anggaran di DKI Jakarta," ujar Justin.

Maka dari itu, PSI berharap Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak melakukan hal yang sama seperti gubernur sebelumnya.

"Agar dapat memberikan akses informasi tidak hanya kepada kami sebagai anggota legislatif tetapi juga kepada masyarakat dengan kembali membuka dokumen anggaran hingga ke tingkat komponen rekening melalui situs smart APBD," ucap Justin.

"Sehingga anggaran DKI Jakarta yang nilainya mencapai kisaran Rp80 triliun, tidak hanya dapat diawasi oleh kami pihak legislatif, tetapi juga dapat diawasi oleh khalayak umum," sambungnya.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

"Boleh-boleh saja, kan sudah dikasih soft copy-nya masing-masing," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.

Namun, tambah Heru, nilai anggaran dalam APBD masih terus berproses sehingga masyarakat dapat melihatnya di kemudian hari.

"Ya, kan lagi sedang proses. (Nanti) bisa dilihat. Proses itu naik turun," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyinggung soal anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI yang kini sudah jarang membongkar anggaran-anggaran yang janggal.

"Di DPRD ada Bro William kemarin. Semangat sekali kemaren membuka lem aibon. Dulu keras sekali tapi gak papa, kita sekarang gunakan strategi yang berbeda, seperti yang kemaren saya bilang kita berpolitik dengan gembira dan santun," ujar Kaesang.

Kala itu, di bawah kepimpinan Anies Baswedan di 2019, PSI menemukan pengadaan lem aibon sebesar Rp8,2 miliar yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan pun kala itu mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.

Sumber: Lydia Fransisca/Merdeka.com