Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi: Saya Ingatkan Bantuan Sosial Harus Diteruskan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bantuan sosial (bansos) harus tetap diteruskan. Jokowi juga meminta agar penyaluran semua bansos, baik berupa bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT) dipastikan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui keterpaduan layanan digital pemerintah di Istana Negara Jakarta, Selasa (9/1/2024). Rapat ini dihadiri hampir semua menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Mengenai bantuan sosial, perlu saya ingatkan harus terus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik yang berupa BLT semuanya harus dipastikan tepat sasaran," kata Jokowi.

Selain itu, dia memerintahkan menteri dan kepala lembaga menjaga harga serta stok pangan agar tak terjadi kelamgkaan dan kenaikan harga.

Oleh sebab itu, dia mengigatkan agar stok dan harga pangan di setiap daerah dipantau.

"Sekali lagi, ini perlu betul-betul dipantau di setiap kabupaten, di setiap provinsi agar stok yang ada bisa kita jaga dan harganya terjangkau masyarakat," jelasnya.

Jokowi juga meminta agar para menteri memastikan agar stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas selalu tersedia. Dia tak ingin ada madalah distribusi sehingga terjadi kelangkaan BBM dan gas di daerah.

"Juga mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia. Jangan sampai 1, 2, atau 3 atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu, misalnya. Harus dipantau dan dilihat secara detail," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengamini bahwa bantuan sosial atau Bansos kerap dipolitisasi saat masa kampanye. Bahkan dia menyebut, kini bansos sudah menjadi komoditas berbau politik.

"Ya sekarang (masa kampanye) bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar saat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, saat melanjutkan kampanyenya, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar mengaku, dirinya pun pernah menjadi sasaran kampanye hitam terkait bansos. Kabar sumbang itu mengatakan, Ganjar dituding akan menghentikan pemberian bansos kepada rakyat pra sejahtera jika terpilih menjadi presiden 2024.

"Dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. yang statement seperti itu rasanya tidak ngerti aturan gitu," sindir Ganjar.

Ganjar menjelaskan, Bansos adalah program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR yang menjadi usulan pemerintah dan secara sektoral Kementerian Sosial sudah menyiapkan secara rutin.

Karena sudah berjalan baik, Ganjar mengaskan tidak akan menghentikan program tersebut. Justru bersama Mahfud, dirinya akan menambah porsinya sesuai kebutuhan masyarakat jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024.

"Jadi ada bantuan tambahan karena kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah," janji dia.

Sebagai informasi pertanyaan soal isu Bansos muncul usai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian Bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik.

Maka dari itu, Todung berpendapat sebaiknya pemberian Bansos bisa ditunda sementara di masa Pemilu 2024.

"Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan," ucap Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2023.