TPN Ganjar-Mahfud Bersuara Soal Viralnya Film Dirty Vote Jelang Pencoblosan

Liputan6.com, Jakarta Jelang hari pencoblosan, film dokumenter berjudul Dirty Vote viral melalui sosial media. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, merespons terkait isi dari film tersebut. 

Menurut dia, informasi soal kecurangan di film tersebut bersifat masif dan didukung oleh intervensi dari kekuasaan.

"Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan sangat kental terasa,” kata Chico dalam keterangan pers diterima, Selasa (13/2/2024). 

Chico meyakini, apa yang diungkap dalam film tersebut bisa menjadi bukti bahwa ada ketidak netralan yang diduga dilakukan pemerintah melalui skenario terstruktur untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. 

"Dari semula sudah janggal karena melalui proses yang cacat etika merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres,” jelas dia.

Selain itu, Chico menambahkan, intervensi yang terjadi di Pemilu 2024 sudah sampai memberikan tekanan kepada kepala daerah yang diklaim mampu menggunakan oknum aparat dan bantuan sosial.

Jika yang disampaikan dalam film tersebut merupakan sebuah kebenaran, maka Chico sangat menyayangkan bahwa kekuasaan sudah merubah jiwa seorang pemimpin yang merugikan publik.

"Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka menempatkan kekuasaan di atas segalanya,” Chico menandasi.

Sebagai informasi, Film Dirty Vote adalah sebuah karya dokumenter yang berisi sejumlah potensi kecurangan di masa Pemilu 2024.

Terdapat tiga ahli hukum tata negara yang memberikan pandangannya terkait kecurangan tersebut. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya sepakat, pelbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.