Cegah Kelangkaan Beras, Satgas Pangan Polri Turun Langsung Awasi Distribusi

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan mengawasi pendistribusian beras di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan menyusul kelangkaan stok beras yang terjadi di sejumlah ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa daerah.

“Satgas Pangan Polri dan jajarannya terus melakukan monitoring dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras," kata Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/2/2024).

Menurutnya, monitoring ini dilakukan langsung ke daerah-daerah yang menjadi sentra produksi beras guna memastikan proses pendistribusian tidak mengalami kendala.

“Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap jalur-jalur pendistribusiannya, sehingga diharapkan tidak ada daerah yang ketersediaannya berasnya kurang,” jelasnya.

Whisnu bersama tim Satgas Pangan Polri juga mengecek beberapa tempat penggilingan beras, gudang-gudang penyimpanan, toko retail modern, dan pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan beras di sana.

Satgas Pangan di setiap daerah nantinya akan dikendalikan langsung oleh masing-masing Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda di satuan wilayah.

Selanjutnya mereka akan melaporkan temuannya ke Satgas Pangan Bareskrim Polri. “Tentunya, kerja sama dengan Dinas Provinsi terkait yang bertujuan memastikan kondisi di lapangan,” ucapnya.

Whisnu mengatakan penyebab berkurangnya pendistribusian beras yang terjadi beberapa hari ini karena ada gagal panen akibat faktor cuaca di sejumlah daerah.

Meski begitu, untuk stok beras di beberapa daerah masih aman. Walaupun harganya mengalami perbedaan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih aman. Namun, untuk harga memang berbeda sebagaimana memang ada perbedaan HET sesuai dengan zonanya masing-masing," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan kelangkaan dan mahalnya beras di pasar dan ritel dikarenakan terlambatnya masa panen. Hal ini membuat produksi beras hasil panen belum masuk ke pasar-pasar.

"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

Selain itu, kata dia, kelangkaan terjadi karena adanya masalah distribusi yang terganggu karena banjir. Namun, Jokowi menyebut masalah ini sudah diselesaikan melalui pengiriman dadu Bulog ke daerah Pasar Induk Cipinang.

"Nanti dilihat saya kira akan dalam seminggu dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalo panen raya datang pasti sudah," ujarnya.

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak pulau. Sehingga, masalah distribusi adalah hal yang biasa terjadi dan harus diselesaikan.

"Ya ini negara besar kita harus tau dan berpulau-pulau. Kalau distribusinya kadang terhambat ya itu yang harus diselesaikan. Tapi kan itu tidak semuanya gitu lho," tutur Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi menegaskan kelangkaan beras di pasar dan ritel bukan disebabkan oleh bantuan pangan. Menurut dia, keberadaan bantuan pangan justru menahan harga beras agar tidak melonjak.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi.

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik. Jokowi menyebut harga akan stabil apabila beras terdistribusi dengan baik.

"Karena justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat bansos ke masyarakat. Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau ndak justru malah melompat," jelasnya.

"Ini rumus suplai dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," sambung Jokowi

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com