Namanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia heran namanya diseret oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam persidangan sengketa hasil pemilu 2024.

Menteri asal Partai Golkar itu dipersoalkan karena ikut mendampingi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat kampanye ke Papua pada Januari 2024 lalu.

Bahlil Lahadalia menilai tidak ada yang salah dirinya mendampingi Gibran berkampanye di Papua. Terlebih, dia telah mengajukan izin cuti kampanye kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Emang enggak boleh aku dampingi Mas Gibran? Emang aku apa namanya dampingi Mas Gibran kenapa? Ada masalah di mana? Masalahnya apa?" ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/3/2024).

"Lho, saya kan waktu itu (dampingi Gibran kampanye) kan cuti (sebagai menteri)," sambungnya.

Dia menolak apabila diminta hadir sebagai saksi di sidang sengketa hasil pilpres 2024. Bahlil mengaku dirinya akan menganalisis aspek hukum dari tuduhan yang disampaikan Timnas AMIN.

"Gimana saya mau setuju, barangnya aja belum saya baca," ujar Bahlil.

Bahlil pun meminta Timnas AMIN segera menyelesaikan sidang sengketa hasil pilpres 2024 di MK.

"Udahlah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya, suaranya bagaimana," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjajanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya terlibat dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi ternyata juga menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," kata Bambang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

Bambang menyebutkan peranan pembantu Presiden Jokowi yang terlibat dalam kampanye Prabowo-Gibran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial.

"Menteri Koordinator Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial," jelas Bambang.

"Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat, 26 Januari. Selain itu Bahlil mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02," ungkap Bambang.

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye," ucap Bambang.

Bahkan, kata Bambang, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengaku akan memberikan tambahan suara 4 persen untuk Prabowo-Gibran.

"Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia," jelasnya.

Selain itu, lanjut Bambang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

"Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan," kata Bambang.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran," Bambang menambahkan.