Jokowi: Jangan Sampai Kota di Indonesia Mencekam Seperti Eropa-Amerika, Banyak yang Homeless

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah kota membuat perencanaan kota yang detail di setiap kota di Indonesia. Jokowi tak ingin kondisi kota-kota di Indonesia mencekam seperti di Eropa maupun Amerika karena banyaknya pengangguran dan warga yang tak memiliki tempat tinggal tetap atau homeless.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XVII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024). Dalam acara ini, hadir wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia.

"Sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia. Sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam. Karena pengangguran banyak, karena homeless banyak. Kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

Dia mengatakan kota-kota Indonesia harus didesain dengan suasana nyaman untuk ditinggali. Sehingga, wisatawan pun senang berkunjung ke daerah tersebut dan warga setempat mencintai kotanya.

"Kita ingin menjadikan semua kota itu liveable nyaman dihuni dan juga loveable. Orang yang berkunjung ke sana senang untuk kembali berkunjung dan orang yang tinggal disitu juga sangat mencintai kotanya karena memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat," tuturnya.

Jokowi mengingatkan bahwa 70 persen penduduk Indonesia akan berada di perkotaan pada tahun 2045. Hal ini membuat beban perkotaan akan semakin berat sehingga perencanaan kota harus segera disiapkan.

Salah satunya, kata dia, perencanaan transportasi massal di perkotaan. Pasalnya, saat ini kemacetan sudah dialami kota-kota besar di Indonesia seperti, Balikpapan, Surabaya, Bandung, hingga Medan.

"Oleh sebab itu, rencana kota mengenai transportasi masal dan umum harus disiapkan," ujar Jokowi.

Dia menyadari bahwa APBD tak sanggup untuk membiayai sepenuhnya pembangunan transportasi massal seperti, LRT, MRT, maupun Kereta Cepat. Untuk itu, Jokowi menuturkan pemerintah kota dapat menggunakan skema pendanaan APBN-APBD untuk pembangunan transportasi massal.

"Kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya," kata dia.

"Kalau tidak 10-20 tahun akan datang, semua kota akan macet. Enggak percaya kita lihat nanti kalau kota-kota enggak siapkan diri mengenai transportasi massalnya," sambung Jokowi.