Pimpinan Komisi X DPR Kaget Masuk Fakultas Kedokteran Bisa Beli Toyota Alphard Satu

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dede Yusuf Macan Effendi mengaku kaget dengan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.

Dia menyebut untuk masuk jurusan kedokteran, biaya yang harus dikeluarkan setara dengan membeli satu mobil mewah Toyota Alphard.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pembiayaan Pendidikan dengan Eselon I Kemendikbudistek, Eselon I Kemendagri, Eselon I Kemenkeu, dan Eselon I Bappenas, Rabu (19/6/2024).

"Untuk masuk kedokteran, Pak, saya sudah dapat ini data dari banyak. Masyaallah, itu biaya institusinya bisa beli Alphard satu hanya untuk membayar biaya gedung. Belum UKT (Uang Kuliah Tunggal), mungkin ratusan juta," kata Dede Yusuf.

Padahal, kata Dede, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Indonesia kekurangan dokter. Namun, biaya masuk fakultas kedokteran malah sangat mahal.

"Padahal Menteri Kesehatan selalu mengatakan kita kekurangan dokter. Nah ini kita dilematis," ucap Dede.

Tak hanya itu, Dede Yusuf juga menyoroti polemik kenaikan UKT yang sempat ramai di publik. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membatalkan kenaikan UKT, ternyata masih banyak UKT yang masih tinggi.

"Seingat saya, Presiden Pak Jokowi dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan kita akan fokus pada sumber daya manusia," ucap Dede.

"Nah, fokus pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0. Di mana penggunaan pemikiran yang kognitif dan kritis dan lain-lain itu mestinya sudah harus disiapkan menuju 2045 generasi emas," ujar Dede Yusuf.

"Kita butuh waktu kurang lebih sekitar 20 tahun lagi, berarti start dari sekarang lah. Kita harus meningkatkan partisipasi," imbuh Dede.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2024 dibatalkan. Dia membuka kemungkinan kenaikan UKT dimulai pada tahun 2025.

Hal ini disampaikan Jokowi usai memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5/2024). Jokowi meminta Nadiem untuk mengkaji dan mengevaluasi terlebih dahulu kenaikan UKT di kampus negeri.

"Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi. Sehingga, kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan," kata Jokowi kepada wartawan di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin (27/5/2024).

Dia ingin ada jeda sebelum UKT mahasiswa diberlakukan. Jokowi juga meminta Nadiem untuk mengatur agar kenaikan biaya UKT tak memberatkan para mahasiswa.

"UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan. Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud. Tapi intinya itu (kenaikan UKT) sudah dibatalkan oleh Mendikbud," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2024. Hal ini disampaikan Nadiem usai dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan  Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Dia mengatakan keputusan ini diambil mendengarkan aspirasi mahasiswa, keluarga mahasiswa, dan masyarakat yang mengeluhkan soal kenaikan UKT. Nadiem pun mengaku dirinya khawatir atas kenaikan UKT di PTN.

"Saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga membuat saya pun cukup mencemaskan. Jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut," ujar Nadiem.

Nadiem menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi biaya UKT untuk tahun depan. Namun, dia memastikan tidak ada mahasiswa yang terkena kenaikan UKT.

"Untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya," jelas Nadiem.

Nadiem menuturkan kenaikan UKT ke depannya harus mengedepankan asas keadilan dan kewajaran. Terkait kebijakan UKT, Nadiem menyebut akan dijelaskan lebih detail oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

"Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya," ucap Nadiem.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com