PPP-PKS Minta Diajak Gabung Pemerintahan, PSI: Hak Prerogatif Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi, permintaan PPP dan PKS yang ingin diajak masuk pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Raja Juli, keputusan untuk menentukan bisa atau tidaknya PPP dan PKS masuk pemerintahan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo-Gibran. Terlebih, jika bergabungnya PPP dan PKS baik untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya itu hak prerogatif Pak Prabowo ya dan Mas Gibran kalau dihitung dari awal bergabungnya PKB dan PKB baik untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, efektivitas pemerintahan, koordinasi dukungan politik ya tentu monggo," kata Raja Juli di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

PSI, lanjutnya bakal manut dengan apapun keputusan yang bakal diambil Prabowo-Gibran. PSI, kata dia siap menerim PPP dan PKS jika akhirnya diajak bergabung ke pemerintahan oleh Prabowo.

"Sekali lagi itu hak presiden untuk menentukan kami ikut aja," ujar Raja Juli.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai politik hadir di puncak Harlah ke-26 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa malam 23 Juli 2024. Ada ketua umum PPP, NasDem, Gerindra, hingga PKS.

Pelaksana Tugas (Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak melupakan partainya, apabila nanti memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ada hal yang tidak boleh dilupakan, tadi mengutip yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai NasDem, jangan menang sendiri. Jangan lupa juga, ada kakaknya," kata Mardiono.

Mardiono bilang, PPP menganggap PKB sudah seperti saudara sendiri. Sebab, PKB juga terlahir dari Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karenanya, PKB diminta untuk berada pada jalur yang sama dengan PPP di pemerintahan ke depan.

"Walaupun kadang, bersama kadang menjengkelkan. Tapi Insyaallah kalau dengan saudara tua, dengan kakaknya, Insyaallah tidak," ucap Mardiono.

Saat dikonfirmasi terpisah usai acara, Mardiono menyebut keputusan agar PPP dapat masuk ke pemerintahan menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih periode 2024-2029. Dia meyakini, Prabowo bakal memilih tim dengan formasi terbaik.

Selain itu, hal serupa disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dia meminta Partai Gerindra legowo memberikan kursi gubernur ke calon yang bakal diusung PKS di Pilkada Jakarta 2024. Mengingat, kata Syaikhu Pilpres 2024 dimenangkan oleh calon yang didukung dan berasal dari Gerindra.

Syaikhu menyampaikan hal itu kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mewakili Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

"Mohon izin Pak Dasco, kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik, serius membangun kebersamaan ke seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra, maka berikanlah ke DKI untuk PKS," kata Syaikhu.

Pernyataan Syaikhu langsung disambut gelak tawa oleh seluruh pimpinan partai politik (parpol) dan pengurus PKB yang hadir.

Oleh sebab itu, Syaikhu ingin kolaborasi antarparpol yang sudah dibangun tidak berhenti sampai Pemilu atau Pilpres 2024. Dia juga terang-terangan minta agar PKS juga diajak Gerindra ke pemerintahan Prabowo.

"Oleh karena itu saya kira untuk Pak Dasco khususnya dan Gerindra, ajak-ajak lah PKS. Jangan cuma ngajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian," kata dia.