Jokowi ke Kepala Daerah: Realisasi Belanja Masih 31 Persen, Segera Keluarkan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepala daerah menjaga daya beli masyarakat dengan segera merealisasikan belanja dari APBD. Jokowi menyebut realisasi belanja di kabupaten/kota masih sangat kecil yakni, hanya 31 persen.

"Tolong dijaga daya beli rakyat dengan apa? segera merealisasikan APBD-nya, secepatnya. Karena sampai saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih diangka 31 persen, kecil sekali ini," kata Jokowi saat memberikan pengrahan kepada seluruh kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Menurut dia, peredaran uang di kabupaten/kota saat ini sangat rendah sehingga daya beli masyarakat pun menjadi lemah. Untuk itu, Jokowi mendesak bupati dan wali kota segera merealisasikan belanja daerah dari APBD.

"Uang beredar di kabupaten Bapak/Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah, artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan. Ini masih 31 persen  realisasi belanja," ujarnya.

Jokowi juga menyoroti realisasi belanja tingkat provinsi yang masih berada di angka 41 persen. Dia meminta kepala daerah memberikan perintah harian kepada jajarannya untuk mempercepat realisasi anggaran.

"Tolong dicek dan didorong lagi agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, provinsi itu semakin baik. Realisasi pendapatan di kabupaten/kota itu 38 persen, di provinsi 49 persen," tutur dia.

"Hati-hati kalau seperti ini dicek harian. Perintahnya juga perintah harian, karena ini menyangkut sekali lagi daya beli rakyat kita, semakin cepat keluar makin cepat realisasi, semakin baik," sambung Jokowi.

Disisi lain, dia mengapresiasi kepala daerah yang menjaga tingkat inflasi di wilayahnya. Hal ini membuat tingkat inflasi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya.

"Inflasi kita pada posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Terakhir di angka 2,13 persen, sebelumnya 2,58 persen. Sangat bagus sekali," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah yang terdiri dari, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Adapun jumlah kepala daerah saat ini 552 orang, namun 35 orang tidak hadir karena alasan.

"Jumlah kepala daerah saat ini, gubernur ada 38 orang, walikota ada 98 orang, dan bupati ada 416. Total 552 orang, yang definitif ada 279, baik dari hasil Pilkada 2020 maupun yang memang secara hukum tidak dilaksanakan Pilkada," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

"Hadir saat ini langsung, 517 gubernur, walikota, bupati baik penjabat maupun yang definitif dan 35 kepala daerah berhalangan hadir," sambungnya.

Salah satu kepala daerah yang hadir yakni, Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobby Nasution. Sementara gubernur yang tak hadir antara lain, Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Sumatera Utara

"Ada yang sakit seperti Gubernur Kalimantan Selatan, ada yang ibundanya sakit Gubernur Sumatera Barat. Dan beberapa ada juga yang mengikuti sidang paripurna DPRD," jelasnya

"Tapi juga ada yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi kerena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan," sambung Tito.