Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran, Bakal Efektif dan Efisien?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas bekerja memimpin negara setelah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi. Tak perlu menunggu hari esok, Prabowo ditemani Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad langsung mengumumkan susunan kabinetnya yang akan membantu jalannya roda pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Tak tanggung-tanggung, total ada 109 orang yang diumumkan masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, terdiri dari 48 menteri termasuk 7 di antaranya menteri koordinator (Menko), 5 kepala lembaga negara setingkat menteri tidak di bawah koordinasi Menko, serta 55 wakil menteri dan 1 wakil kepala staf kepresidenan. Bahkan jumlahnya genap menjadi 110 setelah pelantikan hari ini, Senin (21/10/2024), karena ada tambahan Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. 

Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, jumlah anggota Kabinet Merah Putih ini meningkat drastis hampir dua kali lipat. Jumlah tersebut membuat Kabinet Prabowo-Gibran menjadi yang tergemuk sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia terhitung sejak Orde Baru.   

Membengkaknya komposisi Kabinet Merah Putih lantaran Prabowo dan Gibran membentuk pos kementerian baru serta memecah sejumlah kementerian warisan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabinet Prabowo-Gibran memiliki 7 kementerian koordinator, bertambah 3 dari periode sebelumnya.

Sementara yang dipecah di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga dipecah menjadi tiga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipecah jadi dua. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipecah menjadi dua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah jadi dua. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipecah jadi dua. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah jadi dua. Belum lagi banyak kementerian yang memiliki jumlah wakil menteri lebih dari satu orang.

Namun ternyata kabinet jumbo dengan jumlah anggota lebih dari 100 orang bukan fenomena baru di Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden pertama RI, Sukarno. Kabinet Dwikora I (1964-1966) terdiri dari 110 menteri. Bahkan Kabinet Dwikora II (1966) jumlahnya kembali meningkat mencapai 132 menteri dan pembantu presiden setingkat menteri. Namun Kabinet Dwikora II tidak bertahan lama, bahkan tak sampai seumur jagung.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Gemuknya Kabinet Merah Putih dikhawatirkan membuat roda pemerintahan Prabowo-Gibran semakin tidak efisien.

"Sebab, kabinet gemuk cenderung memperpanjang dan memperumit alur birokrasi. Bahkan berpeluang besar terjadinya tumpang tindih kewenangan, selain tentunya berimplikasi terhadap anggaran yang melonjak," ujar Jamiluddin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (21/10/2024).

"Jadi, Kabinet Merah Putih bukan untuk mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran secara efisien dan efektif. Kabinet Merah Putih yang jumbo ini lebih terkesan sebagai kabinet akomodatif atas balas jasa dari berbagai pihak yang mengantarkan Prabowo jadi presiden," katanya menambahkan.

Komposisi menteri Prabowo-Gibran juga jauh dari kesan Kabinet Zaken yang sebelumnya digembor-gemborkan sejumlah elite Partai Gerindra. Memang ada beberapa menteri yang memenuhi kriteria ahli dan profesional di bidangnya. Namun masih banyak juga menteri yang diragukan kompetensinya. 

"Seperti Muhaimin Iskandar yang kompetensinya diragukan untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Begitu juga Bahlil Lahadia sangat diragukan kompetensinya di bidang energi dan sumber daya mineral. Bahkan Budi Arie Setiadi terasa aneh memimpin Kementerian Koperasi. Termasuk tentunya Maruarar Sirait, Nusron Wahid, dan Zulkifli Hasan yang akan mengurus bidang pangan."

"Jadi, beberapa menteri didudukkan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tampak semakin nyata untuk posisi wakil menteri. Tampak banyak sekali yang tidak cukup keahliannya untuk menjadi wakil menteri," ucap Jamiluddin.

Mantan Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini mengakui, Kabinet Merah Putih hanya kalah banyak dari Kabinet Dwikora II. Namun tentu diharapkan nasibnya tidak sesingkat Kabinet ke-6 Presiden Sukarno tersebut.  

"Kabinet Merah Putih tentu diharapkan dapat bertahan hingga 5 tahun ke depan. Sebab, secara politis para menteri dan wakil menteri yang masuk kabinet dapat dikatakan representasi kekuatan politik di tanah air," katanya.

Meski begitu, dia menuturkan, bertahan tidaknya suatu kabinet bukan semata karena cerminan kekuatan politik yang ada. Suatu kabinet dapat bertahan apabila kinerjanya baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Di sinilah menjadi relevan kabinet yang dipilih harus ahli dan profesional. Bila hal itu dipenuhi, bongsornya kabinet tentu tidak terlalu masalah. Sebab, dengan keahlian dan profesionalisme para menterinya diharapkan dapat mendongkrak kinerja kabinet Prabowo."

"Meskipun harus diakui, kabinet yang ahli dan profesional sebetulnya tidak memerlukan kabinet gemuk. Sebab, kabinet yang kerap disebut zaken kabinet itu memang tak memerlukan personel yang banyak. Mereka ini sudah terbiasa bekerja efisien dan efektif," ucap Jamiluddin Ritonga.

Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran juga disorot karena masih banyak diisi menteri era Jokowi. Tercatat ada 17 menteri dan 8 wakil menteri era Jokowi-Ma'ruf yang kembali diajak Prabowo bergabung di Kabinet Merah Putih. 

"Banyak menteri Jokowi yang masuk ke kabinet Prabowo menunjukkan masih besarnya pengaruh Jokowi. Prabowo tampaknya menjadikan Jokowi sebagai acuan utama dalam menyusun kabinet. Jadi kabinet Prabowo banyak diisi para loyalis Jokowi," ujar Jamiluddin.

Kondisi ini, kata dia, tentu dapat berdampak kurang baik bagi Prabowo. Sebab, menteri-menteri tersebut dikhawatirkan loyalitasnya tidak tegak lurus kepada Prabowo, tapi juga loyal terhadap Jokowi.

"Kalau hal itu terjadi, maka berpeluang terjadi matahari kembar. Satu ke Jokowi dan satu lagi ke Prabowo. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi soliditas Kabinet Merah Putih, termasuk tentunya efektivitas dalam mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran," kata Jamiluddin.

Tak hanya itu, pengaruh Jokowi di Kabinet Prabowo-Gibran juga akan berdampak pada sikap PDI Perjuangan. Hingga saat ini, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menegaskan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jamiluddin melihat, untuk saat ini dalam jangka waktu pendek, PDIP akan berada di luar pemerintahan sambil mengamati sejauh mana peran Gibran dan Jokowi dalam Kabinet Merah Putih.

"Bila Kabinet Merah Putih masih dipengaruhi Jokowi, maka PDIP tampaknya akan terus berada di luar pemerintahannya. Mereka akan mengambil peran sebagai partai oposisi. Sebab PDIP, terutama Megawati tampaknya belum siap bekerja sama dengan Gibran dan Jokowi," ujarnya.

Namun PDIP diyakini tidak akan melaksanakan peran oposisi murni. Hal ini lantaran Megawati memiliki hubungan cukup baik dengan Prabowo dan akan tetap dijaga. 

"Jadi, semi oposisi dilakukan khususnya terhadap Gibran. Mereka akan melakukan fungsi pengawasan lebih ketat terhadap semua gerak gerik Gibran dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil presiden. Namun bila PDIP melihat peran Jokowi dan Gibran relatif kecil, maka ada kemungkinan PDIP akan bergabung dengan kabinet Prabowo. Sebab, PDIP melihat Prabowo lebih independen sehingga layak didukung demi terwujudnya visi dan misi Prabowo sebagai presiden," ucap Jamiluddin.

Meski membawa misi keberlanjutan, Jamiluddin melihat fokus pembangunan di era kepemimpinan Prabowo akan berbeda dengan Jokowi. Menurut dia, Prabowo nampaknya akan lebih fokus pada pembangunan manusia. Hal itu terlihat dari pidato pertamanya di MPR yang banyak menyinggung terkait kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, subsidi bantuan, swasembada energi, dan hilirisasi komoditas.

"Semua ini ditekankan Prabowo untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu tentu berbeda dengan prioritas Jokowi yang lebih menekankan pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran yang cukup besar melalui utang," ujarnya.

Namun yang menjadi tantangannya, Prabowo akan banyak menghadapi kendala anggaran pembangunan. Sebab, sebagian anggarannya akan digunakan untuk membayar utang peninggalan Jokowi.

"Prabowo di sini ibarat mencuci piring kotor peninggalan Jokowi. Jadi, anggaran yang tidak cukup besar akan membuat capaian target Prabowo akan tersendat. Hal ini tentunya membuat Prabowo terpaksa melakukan utang kembali. Ini artinya, Prabowo kembali membangun dengan mengutang," kata Jamiluddin memungkasi.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai pengumuman menteri Kabinet Prabowo-Gibran sebagai sesuatu yang banyak dinanti oleh masyarakat maupun juga investor pasar saham.

Namun, terdapat beberapa catatan yang ia soroti terkait dengan komposisi Kabinet Merah Putih. Pertama, kabinet Prabowo-Gibran merupakan salah satu kabinet gemuk dengan jumlah 48 Menteri, terbanyak sejak Orde Baru dan era Reformasi.

"Pada Kabinet Pembangunan, jumlah menteri paling banyak di Kabinet Pembangunan V dengan jumlah 44 orang," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Senin (21/10/2024).

Kabinet yang gemuk ini dinilai akan menyulitkan dalam hal koordinasi antarlembaga dan kecepatan berlari di 100 hari pertama.

Kedua, terkait perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan nomenklatur mungkin jadi langkah maju, namun sangat disayangkan karena masih ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komunikasi.

"Padahal tugas komunikasi harusnya ada di bawah Kantor Komunikasi Presiden. Seharusnya Telekomunikasi dan Digital karena sifatnya yang berkaitan," ujarnya.

Ketiga, komposisi orang 'lama' membuat kabinet ini serasa Kabinet Jokowi, sehingga  akan membuat kebijakan yang hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya. Penunjukan menteri yang sama membuat publik tidak berharap ada perubahan.

Sebagai contohnya penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan. Padahal saat dia menjabat Menteri Perdagangan, sektor pangan masih bermasalah. Begitu juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai gagal meningkatkan ekonomi dan menjaga harga-harga komoditas.

Keempat, Nailul Huda menyoroti bahwa kebijakan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dengan Jokowi, yakni menggenjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif.

"Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5 persen-an," ujarnya.

Selain itu, faktor investasi di bawah Rosan Roeslani pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dengan komposisi kabinet yang memiliki beberapa pos yang sama, maka kemungkinan akan sama pula kebijakan yang diambil, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya halusinasi. 

Jangan Memperpanjang Birokrasi

Gemuknya Kabinet Merah Putih juga mendapat sorotan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Mewakili pengusaha, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang mencoba memaklumi kabinet gemuk di pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai alat untuk menggapai cita-cita negara.

Dari sudut pandang pengusaha, ia menganggap wajar kabinet super gemuk ini jadi kebutuhan daripada Prabowo-Gibran untuk mempercepat dan mewujudkan visi misinya. Dengan catatan, itu tidak sampai menghambat kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

"Catatan kami dari pengusaha tentu cuman satu, adalah pertama, jangan sampai kabinet yang gemuk ini memperpanjang mata rantai birokrasi yang menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat," ujar Sarman kepada Liputan6.com, Senin (21/10/2024).

Meskipun kabinet semakin gemuk, Sarman berharap pemerintah tetap mengedepankan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat dan pengusaha.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pengusaha berekspektasi bahwa kabinet yang gemuk ini wajib diiringi dengan gemuknya prestasi. Artinya, bahwa realisasi berbagai proyeksi kinerja harus melampaui target, khususnya pada kementerian-kementerian baru atau pecahan.

"Seperti misalnya, bahwa di kabinet atau di tim ekonomi saat ini kan sudah lebih spesifik lagi. Setidaknya ada penambahan Kementerian Koperasi, terpisah dari UMKM. Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini boleh dikatakan sektor-sektor yang kita harapkan dengan kementerian baru ini lebih produktif lagi," ungkap pengusaha itu.

"Kemudian ekonomi kreatif kita yang punya potensi yang luar biasa. Ada di sana fashion, musik, film, advertising, dan lain-lain. Ini juga kalau digali kan luar biasa. Tentu target-target seperti ini yang sangat diharapkan, supaya dengan adanya kementerian baru ini mampu memberikan kontribusi terhadap produktivitas ekonomi kita dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita," bebernya.

Kembali, Sarman menekankan kabinet baru Prabowo-Gibran harus tetap lincah dalam merespons situasi. Untuk itu, ia meminta para menteri tetap berjalan mengikuti seluruh arahan dari Prabowo Subianto.

"Untuk itu di kalangan menteri-menteri ini harus dibuang yang namanya ego sektoral. Sesuai dengan isi pidato bapak Presiden Prabowo, supaya mengedepankan kolaborasi, kebersamaan dan kekompakan," pungkas Sarman.

Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal potensi Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menambah beban anggaran negara lantaran terlalu gemuk. Menurut dia, biarkan Kabinet Prabowo-Gibran diberikan kesempatan untuk bekerja terlebih dahulu.

"Kita lihat bagaimana nanti kinerja yang akan dilakukan oleh kabinet yang akan datang. Ini kan baru juga pengumuman belum melakukan apa yang harus dilakukan," kata Puan dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Dia menegaskan, DPR akan melihat dulu seperti apa perjalanan pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik. Sehingga diawal ini perlu didukung kinerjanya dalam melayani masyarakat Indonesia.

"Kita dukung dulu. Kita lihat dulu bagaimana nantinya, kita lihat seperti apa dengan adanya penambahan kementerian dan badan-badan ini," kata Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini juga mengungkapkan, partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran melalui jalur parlemen.

"Jadi kita sama-sama membangun Indonesia bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh pimpinan internasional melalui Parlemen," kata Puan menandaskan.

Sementara iitu, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menilai, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto terkait membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan dapat dibuktikan dalam komposisi kabinetnya.

"Jadi begini, mengukur seorang presiden, itu diukur nanti ukuran pertamanya adalah komposisi kabinetnya. Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan yang dia sampaikan dalam pidato, atau sebaliknya?," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).  

Menurut Adian, rakyat sendiri yang akan menilai apakah susunan kabinet yang baru bisa menyelesaikan tantangan yang diuraikan dalam pidato Prabowo.

"Nah rakyat harus lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi," sambungnya.

Namun, Adian menilai kabinet yang sangat gemuk justru hanya akan menyulitkan terwujudnya keinginan Prabowo seperti dalam pidatonya.

"Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan, buat investasi, dan sebagainya," ujar mantan Aktivis 98 ini.

Menurut dia, bertambahnya jumlah kementerian sama saja menambah beban negara dan potensi birokrasi yang berbelit.

"Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja. Dan itu sangat logis. Sederhananya gitu aja menurut gua," ucap Adian memungkasi. 

Optimistis Lebih Baik dari Kabinet Jokowi

Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap seluruh jajaran menteri yang ada di Kabinet Merah Putih mampu membantu pelaksanaan program-program kerja pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Muzani usai hadir dalam pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

"Kami berharap kabinet yang baru saja dilantik bisa membantu sepenuhnya atas program dari presiden Pak Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran. Apa yang akan dikerjakan? Satu, mandat dari Presiden Prabowo di hadapan MPR adalah sebuah visi besar, program besar, yang menjadi garis besar perjuangan pada pemerintahan yang akan datang," kata Muzani.

Lebih lanjut, Muzani juga berharap setiap kementerian akan bertugas maksimal sesuai tupoksinya masing-masing. Dia ingin, menteri-menteri menjalankan mandatnya sebagai pembantu presiden dengan baik.

"Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan semakin efektif, akan semakin dirasakan oleh rakyat seperti yang kita semua berharap," kata Sekjen Partai Gerindra ini memungkasi.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep meyakini kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto akan lebih baik dibandingkan kabinet pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, Kabinet Prabowo-Gibran akan melanjutkan dan menyempurnakan program dari pemerintah sebelumnya.

"Kami dari PSI komitmen bekerja keras buat Kabinet Merah Putih yang di mana saya rasa akan jauh lebih baik dari kabinet sebelumnya, melanjutkan, dan menyempurnakan," kata Kaesang usai menghadiri pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

PSI sendiri mendapat satu jatah menteri dan dua wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Sekjen PSI Raja Juli Antoni dilantik menjadi Menteri Kehutanan. Sementara dua kader PSI lainnya, Giring Ganesha ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kebudayaan dan Isyana Bagoes Oka menjadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.

Kaesang menyebut ketiganya merupakan kader terbaik PSI. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang sudah mempercayakan tiga kader terbaik dari PSI," ujar putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini memungkasi.

Penyusunan, pengumuman, hingga pelantikan menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran diwarnai sejumlah fakta menarik. Salah satunya soal menteri yang masih kebingungan belum memiliki kantor. Hal ini merupakan imbas dari gemuknya Kabinet Prabowo-Gibran, yang bahkan hampir dua kali lipat dari jumlah anggota Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Ma'ruf di periode sebelumnya.

Adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang bingung karena belum memiliki kantor. Hal ini lantaran jabatan yang diemban AHY merupakan nomenklatur baru di Kabinet Merah Putih.

"Nah, itu (kantor) juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru," kata AHY kepada wartawan usai dilantik menjadi menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum mendapat kantor. Namun, AHY mengatakan, pemerintah sedang mencari kantor untuk kementeriannya.

"Tidak hanya Kemenko ini, tapi ada Kemenko lainnya karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," ujar putra bungsu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Senada dengan AHY, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga masih belum mengungkapkan akan berkantor di mana usai dilantik. Pasalnya, pria yang akrab disapa Zulhas ini ke depan akan memimpin kementerian yang baru dibentuk, sehingga belum memiliki kantor.

"Setelah ini (dilantik), serah terima (jabatan) dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Pinjem dulu kantornya," kata dia usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Namun Ketum PAN ini belum mengetahui kantor kementerian mana yang akan dipakai untuk rapat. Zulhas akan mencarinya terlebih dahulu.

"Ya nanti siapa mau kasih lah," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga tak mengetahui berapa jumlah kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Zulhas akan bertanya terlebih dahulu kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

"Nanti tanya Mensesneg. Juga belum tahu, nanti setelah dilantik, baru rapat," tutur Zulhas.

Terkait jumlah kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang dianggap gemuk, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar. Dia menekankan pentingnya persatuan untuk memajukan Indonesia.

"Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia semakin maju, persatuan itu nomor satu. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang. Tapi persatuan di atas segala-galanya," katanya memungkasi.

Seskab Turun Kelas

Penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Prabowo-Gibran cukup menyita perhatian. Banyak yang mempertanyakan apakah Teddy harus merelakan karirnya di TNI dan memilih pensiun dini lantaran memiliki jabatan setingkat menteri.

Namun ternyata Seskab di era pemerintahan Prabowo berbeda dengan era Jokowi. Seskab di Kabinet Merah Putih tak lagi menjadi jabatan setingkat menteri, melainkan hanya jabatan setara eselon II yang berada di bawah Menteri Sekretaris Negara. 

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin (21/12/2024).

Dengan begitu, Mayor Teddy tidak perlu mundur sebagai prajurit TNI, sebab Seskab bisa diisi oleh militer aktif. Hasan menjelaskan, jabatan Seskab sama seperti Sekretaris Militer Presiden yang dapat diisi oleh militer aktif.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti Sekretaris Militer Presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," jelas Hasan.

Dipanggil Prabowo tapi Tak Masuk Kabinet

Sinyal postur Kabinet Prabowo-Gibran akan jauh lebih gemuk dari pemerintahan-pemerintahan terdahulu sejatinya sudah terlihat sebelum pelantikan presiden. Prabowo melakukan 'audisi' calon menteri dengan memanggil sejumlah tokoh, politikus, dan relawan ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin dan Selasa, 14-15 Oktober 2024.

Prabowo kemudian mengundang 100 lebih tokoh, politikus, dan relawan itu mengikuti pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri yang secara tertutup di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor pada Rabu dan Kamis, 16-17 Oktober 2024. 

Namun dari 100 lebih orang yang dipanggil Prabowo ke rumahnya itu, ternyata tidak semuanya dilantik menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Mereka yang dipanggil tapi tak dimasukkan ke dalam kabinet, di antaranya ada Raffi Ahmad, Budiman Sudjatmiko, Haikal Hasan alias Babeh Haikal, hingga Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah. 

Berikut beberapa nama yang sebelumnya diundang ke Kertanegara, namun tidak ada namanya saat diumumkan di Istana Negara Kepresidenan:

1. Raffi Ahmad

2. Haikal Hasan alias Babeh Haikal

3. Budiman Sudjatmiko

4. Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah

5. Sultan Bacthiar

6. Dahnil Anzar Simanjuntak

7. Afriansyah Noor

8. Iwan Bomba

9. Irfan Yusuf

10. Ahmad Ridha Sabana

11. Mardiono

12. Dudung Abdurrahman

Jumlah kabinet jumbo Prabowo-Gibran menjadi sorotan. Jumlah anggota pada Kabinet Merah Putih ini merupakan yang terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia, sejak Kabinet Dwikora pada 1966.

Namun ternyata, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang pernah memiliki kabinet gemuk. Mengutip sejumlah sumber, setidaknya ada empat negara dengan komposisi kabinet jumbo. Berikut daftarnya:

1. Kabinet Jumbo 100 Menteri di Sri Lanka

Situs lankaenews menyebut Sri Lanka mengklaim Guinness World Record untuk kabinet terbesar dan terkecil di dunia.

Kabinet terbesar dalam sejarah terjadi selama pemerintahan 2010-2015, di bawah masa jabatan kedua Presiden Mahinda Rajapaksa. Kabinet ini mencakup 107 menteri, 67 di antaranya adalah menteri kabinet, dan 40 sisanya adalah menteri negara bagian atau menteri tanpa portofolio.

Bahkan menteri tanpa portofolio menerima hak istimewa yang sama dengan menteri kabinet. Rajapaksa mempertahankan kabinet "jumbo" ini hingga 2015 dengan menggunakan uang pajak warga negara.

Saat ini, Guinness World Record mencantumkan kabinet yang terdiri dari 52 menteri yang diangkat oleh Mahinda Rajapaksa pada 17 November 2005, sebagai yang terbesar di dunia. Namun, angka 2010-2015 kemungkinan akan dimasukkan dalam pembaruan Guinness World Records di masa mendatang.

2. Kabinet 76 Menteri Pakistan

Posisi kedua setelah kabinet jumbo Sri Lanka ditempati oleh Pakistan.

Situs Arab News menyebut Perdana Menteri Shehbaz Sharif memberikan posisi menteri yang menguntungkan kepada anggota partai pada masa jabatannya yang kedua sejak 2023. Secara keseluruhan, pemerintahan tersebut terdiri dari 13 partai politik dengan 76 menteri federal, termasuk menteri negara bagian, penasihat, dan asisten khusus.

Ini bukan pertama kalinya Pakistan menyaksikan kabinet yang sangat besar. Hal ini telah terlihat sebelumnya di bawah berbagai pemerintahan, tetapi secara historis, ini adalah yang terbesar.

3. Kabinet Bengkak Afrika Selatan

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjuk kabinetnya setelah beberapa minggu negosiasi intensif antara ANC, dan 10 partai lain yang membentuk pemerintahan persatuan nasional Afrika Selatan. Sebelum pemilihan umum, Kabinet Ramaphosa terdiri dari 30 menteri. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi 32.

Laporan DW menyebut beberapa jabatan memiliki dua wakil menteri, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 43. Sementara eksekutif, yang meliputi menteri dan wakil menteri, presiden dan wakil presiden, sekarang berjumlah 77.

Ramaphosa bermaksud mengurangi jumlah tersebut, katanya dalam pidatonya saat memperkenalkan kabinet pada hari Minggu, tetapi jumlahnya malah bertambah. 

"Dalam beberapa kasus, kami menganggap perlu untuk memisahkan jabatan tertentu guna memastikan adanya fokus yang cukup pada isu-isu utama," kata Ramaphosa.

Martin Plaut dari Universitas London mengkritik langkah tersebut.

"Kabinet itu membengkak sebelum diperluas, dan sekarang bahkan lebih membengkak lagi," katanya kepada DW.

"Masalah bagi Cyril Ramaphosa adalah ia harus mencoba memberi bobot yang semestinya kepada sejumlah besar partai … dan memasukkan semua faksi yang dimilikinya dalam ANC."

"Sangat sulit untuk menyeimbangkan semua ini, dan itu berarti bahwa ia sekarang memiliki eksekutif yang lebih besar yang akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan jauh lebih mahal."

4. Kabinet 71 Menteri PM Narendra Modi

Pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi dilantik sebagai perdana menteri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut oleh Presiden Droupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan di Ibu Kota, Minggu 9 Juni 2024.

Pada upacara tersebut, Modi bersama 71 menteri, termasuk 30 menteri kabinet, 5 menteri negara (penanggung jawab independen), dan 36 ministers of state (MoS) atau menteri negara dilantik pada Minggu itu, menjadikannya salah satu dewan menteri terbesar yang dipimpin Modi sejak 2014, saat ia menjadi PM untuk pertama kalinya.