Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Ribuan Buruh Aksi di MK Besok Kamis 31 Oktober, Kawal Putusan Terkait UU Cipta Kerja

Mereka meminta agar klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dicabut dan regulasi kembali ke UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

oleh Muhammad Ali diperbarui 30 Okt 2024, 18:19 WIB

Diterbitkan 30 Okt 2024, 18:19 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan buruh akan mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 31 Oktober 2024, terkait perkara Nomor 40 mengenai Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), R Abdullah, menyampaikan bahwa antara 6.000 hingga 10.000 buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten siap beraksi di depan gedung MK. “Kami berharap majelis hakim bisa memberikan keputusan yang adil bagi masyarakat pekerja,” ujar Abdullah di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Gekanas yang merupakan aliansi dari 18 serikat pekerja, sebelumnya telah mengajukan judicial review kepada MK. Mereka meminta agar klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dicabut dan regulasi kembali ke UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

Menurut Abdullah, UU Cipta Kerja merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian di dunia kerja.

"UU Cipta Kerja ini mendegradasi nilai-nilai di aturan sebelumnya, mempermudah PHK, dan melemahkan hak-hak pekerja kontrak serta outsourcing," jelas Abdullah dikutip dari Antara.

Selain itu, ia menambahkan bahwa UU ini memberi kemudahan bagi pekerja asing dan berpotensi membuat upah pekerja lokal tidak layak.

Cabut Klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja

Tuntutan soal Putusan MK Dipenuhi, Massa Demo Partai Buruh di Depan KPU Bubar

Massa demonstran dari Partai Buruh membubarkan diri dari depan Gedung KPU, Minggu (25/8/2024). Dalam aksinya, mereka menuntut KPU menjalankan putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas minimal usia calon kepala daerah di Pilkada 2024. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Abdullah juga menyoroti bahwa meskipun UU Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, kenyataannya jumlah lapangan kerja baru hanya sekitar 200 ribu hingga 400 ribu per tahun, jauh dari angka kebutuhan yang mencapai empat juta orang.

Dalam sidang esok hari, Gekanas berharap agar MK membatalkan dan mencabut klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, demi memperjuangkan hak-hak buruh yang mereka nilai semakin terpinggirkan.