KPK Sita Mata Uang Asing Rp300 Juta hingga Tas Mewah di Kasus Korupsi Investasi PT Taspen

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset berupa mata uang asing hingga tas mewah dalam penyidikan kasus korupsi investasi bodong PT Taspen tahun anggaran 2019. Penyitaan dilakukan setelah penggeledahan di dua unit apartemen di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada 8 dan 9 Januari 2025.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang asing (USD, SGD, Poundsterling, Won & Bath) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp300 juta, termasuk juga penyitaan terhadap tas-tas mewah," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Selain uang dan tas mewah, penyidik KPK turut menyita sejumlah dokumen kepemilikan aset serta barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus korupsi tersebut.

KPK menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini jika tidak bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

"Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal," ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen (persero), Antonius N.S Kosasih (ANSK) sebagai tersangka korupsi investasi fiktif tahun anggaran 2019. Kosasih langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

"Penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di gedung KPK, Rabu (8/1/2024).

Selain Kosasih, KPK juga menetapkan Dirut PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primayanto (EHP) yang sama terlibat dalam praktik investasi bodong yang menyebabkan negara merugi hingga Rp1 triliun.

"Tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar," ujar Asep.

PT Taspen diduga melakukan investasi bodong dengan melakukan pembelian Sukuk Ijazah PT TSP Food senilai Rp200 miliar di tahun 2016. Padahal PT TSP Food pada saat itu dalam kondisi Non-investment Grade atau tidak layak investasi dan beresiko tinggi karena terancam akan pailit pada 2018.

Proses kongkalikong pun terjadi di mana Kosasih membuat skema bagaimana caranya menyelamatkan PT TSP Food dengan mengarahkan konversi Sukuk menjadi reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT IIM.

Di Tahun 2019 PT Taspen kukuh mengucurkan dana Rp1 triliun dalam reksa dana RD I-Next G2 untuk PT TSP Food yang dalam kondisi tidak layak diperjualbelikan dan menjual di bawah harga perolehan.

Akibat dari investasi bodong ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp191 miliar ditambah dengan bunga besarnya Rp28,7 miliar.

Sementara itu sejumlah pihak juga diuntungkan dari investasi bodong itu. Berikut pihak diuntungkan dari praktik rasuah tersebut:

a. PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp78 miliar

b. PT VSI sekurang-kurangnya sebesar Rp2,2 miliar

c. PT PS sekurang-kurangnya sebesar Rp102 juta

d. PT SM sekurang-kurangnya sebesar Rp44 juta

e. Pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com