BPS: Angka Penurunan Kemiskinan di Sumut pada 2024 Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada September 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1,357 juta jiwa, sementara pada September 2024 jumlahnya menurun hingga 1,111 juta jiwa.

"Penurunan kemiskinan pada periode sebelumnya rata-rata 10 sampai 11 ribuan orang saja, jadi penurunan kemiskinan di Sumut saat ini mencapai 10 kali lipat dari biasanya," ujar Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sumut Asim Saputra pada acara Pers Rilis Berita Resmi Statistik Bulan Januari Tahun 2025 dengan Tema Profil Keminkinan dan Tingkat Pengeluaran Penduduk di Gedung BPS Provinsi Sumut, melalui keterangan tertulis, Rabu (15/1/2024).

Asim menyebut, pada September 2020 jumlah penduduk miskin di Sumut mencapai 1,357 juta jiwa. Sementara, lanjut dia, pada Maret 2021 penduduk miskin di Sumut turun tipis menjadi 1,344 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut kembali menurun pada September 2021 mencapai 1,273 juta jiwa.

Kemudian, menurut Asim, tercatat oleh BPS pada Maret 2022 penduduk miskin di Sumut juga mengalami penurunan menjadi 1,268 juta jiwa, sedangkan pada September 2022 turun lagi menjadi 1,262 juta jiwa.

"Begitu juga pada Maret 2023, penduduk miskin di Sumut turun lagi menjadi 1,24 juta jiwa. Pada Maret 2024 penduduk miskin di Sumut kembali menurun menjadi 1,228 juta jiwa dan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Sumut tercatat sebanyak 1,111 juta jiwa," papar dia.

"Satu lagi yang unik, angka penurunan kemiskinan yang cukup besar di Sumut relatif merata, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penurunan angka kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Sumut," sambung Asim.

Asim juga menyampaikan soal pengendalian inflasi selama 2024 mencapai titik keberhasilan yang sangat besar. Di mana, kata dia, inflasi pada September 2024 relatif terkendali hanya 1,4% (yoy).

"Inflasi menjadi salah satu tolok ukur bagaimana menanggulangi tingkat kemiskinan," terang Asim.

Pada triuwlan III tahun 2024, lanjut Asim, BPS Sumut mencatat pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai titik cukup tinggi, yakni 5,20%.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di periode tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera. Begitu pula, kata Asim, dengan perkembangan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sumut, yang cukup baik.

"Pertumbuhan pengeluaran konsumsi di Sumut tercatat tumbuh di atas nasional, 5,47% pada triwulan ke III (y-on-y). Ini menunjukkan bahwa kita bisa mematahkan pandangan ada penurunan daya beli khususnya di Sumut, kita mampu mendongkrak daya beli dengan pertumbuhan tersebut," ucap dia.

"Kalau kita cermati beberapa provinsi di Indoneisa, penurunan jumlah penduduk miskin Sumut terbesar ketiga setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumut berada di urutan ketiga dalam hal menurunkan angka kemiskinan September 2024," sambung Asim.

Dia mengatakan, terdapat sejumlah komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Sumut pada September 2024.

"Untuk daerah perkotaan komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan yakni beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol sementara di desa dipengaruhi oleh beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras," tandas Asim.

Sementara itu, Penjabat atau Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyebut, keberhasilan tersebut merupakan kerjasama seluruh perangkat yang ada di Sumut, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kota/kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, swasta, dan seluruh elemen masyarakat.

"Kita berhasil dan kita bisa mencapai capaian yang sangat baik karena kekompakan kita, kerja keras kita, dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serentak yang sudah dicanangkan," kata Fatoni.

Dia mengatakan, gerakan serentak merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh elemen dan komponen untuk bersama-sama menangani dan juga ikut melaksanakan pembangunan di Sumut.

Fatoni menjelaskan, seperti diketahui, sejumlah gerakan telah dilaksanakan di Sumut seperti gerakan penanganan kemiskinan ekstrem serentak, gerakan penanganan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan pangan murah serentak, gerakan pembangunan sanitasi serentak dan lainnya.

"Kita juga bersyukur pelaksanaan PON di Sumut berdampak positif dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Sumut. PON membawa pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh cukup baik, inflasi terkendali dibawah rata-rata nasional," tandas Fatoni.