Sekda Jakarta Pastikan Pramono Akan Ikuti Kebijakan Efisiensi Anggaran Sesuai Arahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengaku siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto soal penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, salah satu cara yang dijalankan adalah dengan mengevaluasi anggaran konsumsi saat rapat.

"Evaluasi (anggaran) misal adalah dari perizinan, kemudian kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat, dan juga beberapa lainnya," kata Teguh kepada awak media di Jakarta Barat, Selasa, (28/1/2025).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Marullah Matali memastikan, evaluasi anggaran yang ada di lingkungan Pemprov Jakarta akan berjalan lancar karena dilakukan sejak awal tahun 2025.

"Mumpung masih di awal tahun, mudah-mudahan kita bisa efisiensi lebih baik dan kita bisa efektifkan untuk kegiatan-kegiatan," kata dia.

Lebih lanjut, Marullah memastikan, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno juga akan menjalankan efisiensi terkait setelah resmi dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang.

"Pak Gubernur dan Pak Wagub yang terpilih yang dilantik tanggal 6 (Februari) nanti, itu bisa memanfaatkan lebih efektif dan efisien lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pj Gubernur, antara lain misalnya perjalanan dinas dan beberapa kegiatan-kegiatan lain," kata Sekda Jakarta memungkasi.

Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi akan meneken Instruksi Gubernur (Ingub) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran pada 30 Januari 2025. Menurut dia, Ingub juga akan memasukkan kebijakan soal potongan anggaran acara seremoni sebesar 50 persen.

"Untuk tindaklanjut Inpres terkait efisiensi, kita pemerintah provinsi sudah menyiapkan instruksi gubernur, Insya Allah hari Kamis bisa kita tandatangani," kata Teguh dalam keterangan diterima.

Teguh menjelaskan, Ingub adalah bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari apa yang diputuskan oleh pusat.

"Intinya kita juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami dari pemerintah provinsi sebagai bagian juga dari pemerintah nasional pastinya mendukung dan akan lakukan efisiensi APBD tersebut," kata Teguh menutup.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, hingga kepala daerah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

"Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja: kementerian/lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025, APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN tahun anggaran 2025 berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Instruksi Prabowo kepada jajaran menteri hingga kepala daerah, dikutip Liputan6.com dari salinan Inpres, Kamis (23/1/2025).

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Hal ini terdiri anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam diktum ketiga, Prabowo meminta menteri/pimpinan lembaga melakukan efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Kemudian, mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, sertapengadaan peralatan dan mesin.

Selanjutnya, kementerian/pimpinan lembaga diminta melakukan identifikasi rencana efisiensi, tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Adapun efisiensi diprioritaskan selain dari:

a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara umum Tahun Anggaran 2025.

d. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Prabowo meminta menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi kepada mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan.

Usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga yang telah mendapat persetujuan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pemerintah daerah (pemda) memangkas anggaran untuk sejumlah kegiatan. Salah satunya, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen.

Hal ini tertuang dalam diktum keempat Inpres Prabowo. Berikut bunyinya:

Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar / focus group discussion.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah