PKB Desak Prabowo Lakukan Pembersihan di BUMN

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di BUMN.

"Kami di PKB tentu mendukung penuh langkah pak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN," kata dia dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

Najmi menilai, Prabowo telah menunjukkan tekad kuat untuk membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurutnya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN.

"BUMN adalah perusahaan negara yang seharusnya dikelola dengan transparan dan profesional, bukan menjadi lahan bancakan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan," tegas Najmi.

Najmi mencatat, PPrabowo pernah menegaskan bahwa akan mengejar koruptor-koruptor di mana pun.

“Ini bukan sekadar omong kosong dan retorika belaka tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat,” tegas dia. 

Najmi menilai, kepemimpinan Prabowo membawa semangat baru dalam membersihkan Indonesia dari mafia-mafia korupsi yang telah lama menggurita.

Dia berharap, masyarakat juga bisa ikut berjuang dan tidak membiarkan Prabowo sendirian. 

"Rakyat harus bersatu padu melawan para koruptor yang menggasak uang negara dan telah menyengsarakan hidup rakyat selama ini. Ini menjadi bukti kuat keseriusan Presiden dalam membersihkan Indonesia dari praktik kejahatan korupsi. Penting untuk kita, seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu mendukung penuh langkah Presiden dalam membersihkan Indonesia dari koruptor," pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mencari pengganti sementara posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Menyusul penetapan RS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah medio 2018-2023.

Erick Thohir mengaku belum menentukan pengganti posisi tersebut. Namun, dia akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Belum (ditentukan penggantinya), nanti kita konsultasikan," ungkap Erick Thohir, ditemui di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan, konsultasi itu akan melibatkan jajaran Komisaris dan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri sebagai induk dari Pertamina Patra Niaga.

Berikutnya, akan dibahas pula berdasarkan tim penilai akhir (TPA) soal pengganti posisi Dirut Pertamina Patra Niaga nantinya.

"Kan ada nanti komut, ada Dirut, nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya," ujar dia.

Informasi, Dirut Pertamina Patra Niaga, RS, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. RS diduga terlibat dalam pelanggaran tata kelola minyak mentah Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 pejabat di lingkungan grup perusahaan PT Petamina (Persero) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir turut buka suara.

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menyampaikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait kasus tersebut.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pertamina," kata Putri, ditemui awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Kendati demikian, dia belum berbicara banyak mengenai informasi terkini soal kasus tersebut. Dia juga mengatakan, Kementerian BUMN belum berkomunikasi dengan Kejagung.

"Sejauh ini komunikasi yang terjalin baru antara Kementerian BUMN dengan Pertamina-nya, belum Kejagung-nya," ungkap dia.

"Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, nanti kita akan memberikan informasinya," tambah Putri.