5 Pernyataan Pramono Anung Jelang Pelantikan Sebagai Gubernur Jakarta Terpilih

Liputan6.com, Jakarta - Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno bakal dilakukan antara 18 sampai 20 Februari 2025.

Meski diundur, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung tidak mempersoalkan adanya rencana pengunduran jadwal pelantikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2024 itu.

"Pokoknya, saya ini sebagai pemerintah DKI Jakarta harus tunduk, taat dan patuh kepada pemerintah pusat," kata Pramono Anung saat membuka syukuran kemenangan dan perayaan Natal serta Imlek di Ancol, Jumat 31 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengaku legowo menerima jadwal pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan pada 6 Januari 2025 diundur menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Yang namanya pemimpin daerah itu harus sami'na wa atho'na (kami dengar, kami patuh) kepada pemimpin pusat," kata Pramono kepada wartawan di Pondok Pesantren Putra Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu 1 Februari 2025.

Dia pun berjanji setelah dilantik sebagai Gubernur Jakarta bersama Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Jakarta akan langsung turun ke masyarakat. Dia bersama Rano Karno akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di bawah.

"Saya sudah duduk dengan tim transisi dan ada 40 program kerja yang akan dituntaskan dalam 100 hari kerja," kata Pramono Anung, seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan program yang akan dilakukan tidak muluk-muluk mulai dari menyelesaikan persoalan warga yang ditahan ijazah oleh sekolah dan semua akan diputihkan.

Kemudian, ada program sarapan pagi gratis yang tentunya tidak dapat dilakukan secara serentak tapi untuk tahap awal dilakukan di tempat yang membutuhkan seperti kampung kumuh dan lainnya.

Selain itu, Pramono mengatakan, bakal membuka taman-taman di Jakarta selama 24 jam di 100 hari kerja usai dilantik. Hal ini, kata dia juga telah didiskusikan dengan tim transisi.

"Akan ada taman-taman yang pada waktu itu saya dan Bang Doel janjikan untuk dibuka 24 jam. Kami berdua telah berdiskusi secara mendalam dengan tim transisi dan itu akan dipersiapkan," kata Pramono Anung.

Berikut sederet pernyataan Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung meski pelantikan diirinya diundur dihimpun Tim News Liputan6.com:

Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung tidak mempersoalkan adanya rencana pengunduran jadwal pelantikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2024.

"Pokoknya, saya ini sebagai pemerintah DKI Jakarta harus tunduk, taat dan patuh kepada pemerintah pusat," kata Pramono Anung saat membuka syukuran kemenangan dan perayaan Natal serta Imlek di Ancol, Jumat 31 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, ikut membuat undang-undang tersebut dan ada 152 kata dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, semua kewenangan mengatur itu ada di pusat termasuk melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih.

"Kapanpun dilantik, ya monggo saya siap," kata dia.

Termasuk soal efisiensi anggaran yang akan diberlakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dia mengaku akan mengikuti semua instruksi dari pusat setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Bang Doel sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Pokoknya, intinya apa yang diatur pusat, kami akan ikut," tegas dia.

Ia menambahkan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sudah disahkan dan sudah ada. Kemudian, jika mengikuti aturan yang ada, harusnya pendapatan dari dana bagi hasil yang diterima DKI Jakarta lebih tinggi karena tidak lagi menyandang status ibu kota.

"Hal ini terjadi karena semua pungutan itu ada di Jakarta dan persentase penerimaan bisa lebih tinggi," ucap Pramono.

Dia mengaku legowo menerima jadwal pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan pada 6 Januari 2025 diundur menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Yang namanya pemimpin daerah itu harus sami'na wa atho'na (kami dengar, kami patuh) kepada pemimpin pusat," kata Pramono kepada wartawan di Pondok Pesantren Putra Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu 1 Februari 2025.

Pramono menegaskan, bakal menunggu jadwal resmi pelantikan kepala daerah dari pemerintah pusat. Dia mengatakan, akan selalu siap kapan pun waktu pelantikan ditentukan.

"Mau dilantik kapan saja, monggo-monggo saja," ucap Pramono.

Pramono Anung berjanji setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Rano Karno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akan langsung turun ke masyarakat. Dia bersama Rano Karno akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di bawah.

"Saya sudah duduk dengan tim transisi dan ada 40 program kerja yang akan dituntaskan dalam 100 hari kerja," kata Pramono, seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan program yang akan dilakukan tidak muluk-muluk mulai dari menyelesaikan persoalan warga yang ditahan ijazah oleh sekolah dan semua akan diputihkan.

Kemudian, ada program sarapan pagi gratis yang tentunya tidak dapat dilakukan secara serentak tapi untuk tahap awal dilakukan di tempat yang membutuhkan seperti kampung kumuh dan lainnya.

"Kami akan melibatkan UMKM kantin sekolah dalam penyiapan sarapan gratis bagi anak sekolah ini," kata dia.

Sementara itu, untuk kurasi nilai gizi serta lauk pauk yang akan dihidangkan bagi murid sekolah akan ditentukan oleh tim ahli.

Kemudian, persoalan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia dan lainnya akan ditata sedemikian rupa agar tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Selanjutnya, ada sejumlah persoalan yang kerap muncul ke permukaan seperti soal Kampung Bayam, Tanah Merah, Kampung Akuarium akan diberikan perhatian khusus.

"Saya akan langsung turun ke masyarakat setelah dilantik karena saya melihat adanya disparitas ekonomi yang tinggi di Jakarta ini," kata Pramono.

Kemudian, Pramono Anung menegaskan, tak akan memberi izin poligami kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, Pramono mengaku sebagai penganut monogami atau beristri satu.

"Ya saya penganut monogami. Dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria, saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen. Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan (poligami)," kata Pramono.

Dia juga memastikan, Wakil Gubernurnya Rano Karno (Si Doel) juga tidak akan memberikan izin kepada ASN DKI Jakarta untuk berpoligami.

"Ya Bang Dul juga nggak akan izinkan," ujar dia.

Pramono juga tidak segan-segan memecat ASN yang melanggar dan tetap berpoligami.

Meski begitu, ia tak menjawab tegas apakah bakal mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang sebelumnya diteken Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

"Jadi, saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja sudah menyampaikan terbuka, saya penganut monogami. Yang lain monggo berpoligami, tetapi tidak ASN," ucap dia.

"Sudah lah pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silahkan aja," kata Pramono.

Pramono Anung mengatakan, bakal membuka taman-taman di Jakarta selama 24 jam di 100 hari kerja usai dilantik. Hal ini, kata dia juga telah didiskusikan dengan tim transisi.

"Akan ada taman-taman yang pada waktu itu saya dan Bang Doel janjikan untuk dibuka 24 jam. Kami berdua telah berdiskusi secara mendalam dengan tim transisi dan itu akan dipersiapkan," kata Pramono.

Selain itu, dalam 100 hari kerjanya di Jakarta, dia juga akan memutihkan ijazah peserta didik yang ditahan sekolah di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA.

"Termasuk di dalamnya adalah ijazah-ijazah yang ditahan di seluruh dinas, SD, SMP, SMA di Jakarta akan kami putihkan dalam waktu 100 hari itu," ucap Pramono.

Menurutnya, semua janji-janji politik praktis akan ditunaikan dalam 100 hari kerja. Termasuk juga persoalan yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga Kartu Jakarta Sehat.

"Kami akan perbaiki termasuk penyelesaian KJP yang menjadi problem utama di masyarakat," ujar Pramono.

Tak hanya itu, Pramono menjamin hal-hal lain seperti banjir, polusi, kemacetan juga akan tetap menjadi prioritasnya selama 100 hari kerja memimpin Jakarta.

"Sehingga dengan demikian, saya dan Bang Doel kami berdua setelah berdiskusi, kami akan bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi PR kita berdua di dalam menyelesaikan persoalan Jakarta," katanya.

Selain itu, Pramono Anung menyatakan bakal merombak gapura batas kota hingga kecamatan yang ada Jakarta agar lebih memperlihatkan nuansa Betawi dan mewajibkan pemakaian ornamen Betawi.

"Nanti saya akan rombak gapura batas kota, batas kecamatan, seluruhnya harus ada ornamen Betawi," kata Pramono.

Pramono menyebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 pasal 31 ayat 1 tentang Prioritas Adat di Jakarta Setelah Tidak Menjadi Daerah Khusus Ibu Kota, prioritas utamanya adalah Betawi. "Jadi tidak boleh setengah-setengah," ujar Pramono, dilansir dari Antara.

Bahkan, Pramono juga menyebut telah menyiapkan arsitek terbaik di Jakarta untuk membuat konsep ulang desain penanda batas wilayah tersebut.

"Saya bilang warnanya harus Betawi, sekarang warnanya nanggung, Betawi kagak, nasional kagak. Saya ingin memberikan warna Betawi yang sebenar-benarnya," ucap Pramono.

Dalam kesempatan itu, Pramono mengajak masyarakat Betawi untuk sama-sama membangun Jakarta bahkan menjanjikan akan menjadikan budaya Betawi sebagai simbol utama Kota Jakarta.

"Bahkan nanti kita akan atur supaya makanan-makanan, jajan-jajan pokok Betawi di Jakarta akan menjadi jajanan utama di hotel-hotel yang ada di Jakarta," papar Pramono.