Strategi BNPB Optimalkan Mitigasi Bencana di Tengah Efisiensi Anggaran 43 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Efisiensi anggaran juga terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemotongan anggaran lembaga yang mengurusi bencana itu mencapai 43 persen dari Rp 1,4 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar.

"Anggaran BNPB mengalami efisiensi dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 800 miliar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada Liputan6.com, Selasa (11/2/2025).

Abdul menyampaikan karena efisiensi anggaran ini, operasional tahunan BNPB bakal disesuaikan. Dia  memastikan, BNPB akan tetap optimal melakukan penanganan bencana meski anggaran dipangkas.

"Karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, BNPB akan berupaya optimal agar penanganan bencana mulai dari fase pra bencana, saat dan pasca bencana tetap berjalan dengan efektif dan efisien," jelas Abdul.

Lebih lanjut, BNPB memastikan tanggap darurat bencana dan proses rehabilitasi serta rekonsiliasi (rehab-rekon) bakal tetap berjalan.

Koordinasi juga akan dioptimalkan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait lainnya hingga pihak swasta atau pentahelix. Khususnya, kata Abdul pada fase pra bencana, sehingga dana dari sumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa diperoleh.

"Kita akan mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak swasta (pentahelix) agar program-program mitigasi bencana dan kesiapsiagaan tetap bisa berjalan melalui sumber-sumber pendanaan non-APBN (kerjasama dengan donor dan LSM)," kata Abdul.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan nilai hasil yang diefisiensikan hingga 50 persen.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa pagu indikatif APBN 2025 hasil efisiensi yang disahkan untuk BMKG adalah senilai Rp1,403 triliun dari sebelumnya senilai Rp2,826 triliun, kemudian untuk Basarnas Rp1,011 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI yang juga Politikus PDIP Lasarus berdalih, pagu indikatif ini harus dilakukan karena sudah diatur dalam tata tertib dan juga sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan diperkuat Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

"Pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah, ya, itu sudah pakem, makanya ada Inpresnya dan turun surat dari Menteri Keuangan. Setelah disahkan pagu indikatifnya kita akan rapat khusus dengan kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian diperdalam lagi programnya dengan eselon 1-3," jelas dia.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena efisiensi anggaran sebesar 50 persen. Dia pun meminta agar detail soal jumlah anggaran yang dipangkas.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan kepada wartawan.

Dia menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang diminta Presiden Prabowo Subianto yakni, kementerian/lembaga menghilangkan biaya-biaya yang tidak penting. Hasan memastikan tenaga dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena efisiensi anggaran.

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," tuturnya.

Hasan menjelaskan ada empat kriteria yang tak terdampak efisiensi anggaran yakni, gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. Dia menyampaikan mitigasi bencana akan tetap berjalan optimal, meski ada efisiensi anggaran.

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," jelas Hasan.