Menteri Karding soal Ramai Tagar Kabur Aja Dulu di Media Sosial: Boleh, Tapi Bekerja Saja di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta Tagar 'Kabur Aja Dulu' tengah ramai diperbincangkan di media sosial, di mana ingin menggambarkan dan mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Terkait hal ini, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melihat ada sisi positifnya. Dia juga mengingatkan, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus meningkatkan keterampilan dan kemampuannya terlebih dahulu.

Menurut Karding, dengan kemampuan yang mumpuni, pekerja migran Indonesia akan mendapat sambutan hangat negara pemberi kerja. Jangan sampai, kata dia, yang sudah berangkat ke luar negeri menjadi sia-sia karena kompetensi yang tidak memadai.

"Kami melihat ada satu hal yang bisa kita isi di sana, yaitu Anda boleh kabur, tapi Anda bekerja aja di luar negeri, daripada kaburnya percuma sia-sia,” kata Karding dalam keterangannya seperti dikutip Jumat (14/2/2025).

Dia berjanji KemenP2MI hadir untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi agar keinginan bekerja di luar negeri tercapai.

"Kita tingkatkan kapasitas mereka, kita tempatkan mereka bekerja, dapat untung yaitu pekerjaan, dapat gaji, bisa bantu keluarga dan negara," ungkap Karding.

Dia juga mengingatkan, mereka yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi yang mumpuni akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri sesuai kemampuan.

"Yang penting pelatihan saja, tinggal mau kerja apa, kita tempatkan di tempat-tempat bekerja itu," pungkasnya.

Tagar 'Kabur Aja Dulu' tengah ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi Indonesia saat ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan bahwa mencintai Indonesia bukan sekadar merasa bangga saat keadaan negara dalam kondisi baik, tetapi justru diuji ketika Indonesia menghadapi berbagai masalah dan membutuhkan perubahan.

"Cinta itu diuji saat negara sedang menghadapi banyak tantangan. Wajar jika terkadang kita lelah, karena perjuangan tanpa istirahat itu bisa terasa berat," kata Anies dalam sebuah video yang diunggah di akun X nya.

Menurutnya, rasa lelah dalam memperjuangkan perubahan bukanlah hal yang aneh. Bahkan, dalam perjalanan sejarah, banyak tokoh bangsa yang terus berjuang meskipun mereka tidak sempat melihat hasilnya secara langsung.

"Generasi 1908 dan 1928 terus bergerak maju meskipun saat itu dianggap hanya mimpi di siang bolong. Perjuangan mereka seperti gabungan antara maraton dan estafet, dilakukan secara bergantian tetapi tetap maju," tambahnya.

Menanggapi fenomena masyarakat yang mempertimbangkan untuk tinggal di luar negeri, Anies menyebut bahwa nasionalisme bukan ditentukan oleh tempat tinggal seseorang, tetapi bagaimana seseorang tetap berkontribusi bagi Indonesia di mana pun berada.

"Banyak tokoh bangsa kita yang dulu lama tinggal di luar negeri, tetapi tetap memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Jadi, nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tetapi bagaimana kita tetap memberi manfaat bagi negeri ini, sekecil apa pun," ujarnya.

Anies juga menekankan bahwa bagi mereka yang memilih untuk tinggal di luar negeri karena kebutuhan diri atau keluarga, hal itu merupakan keputusan yang sah. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk pindah ke luar negeri.

"Bagi yang berkesempatan pergi, gunakan peluang tersebut sebaik-baiknya, tetap berkontribusi untuk Indonesia di mana pun kalian berada. Sementara bagi yang tetap tinggal di Indonesia, mari kita saling mendukung dan menghadapi tantangan ini bersama-sama," pungkasnya.

Selama beberapa hari terakhir, tagar Kabur Aja Dulu banyak disinggung di media sosial. Tagar ini dinilai mencerminkan kekecewaan sejumlah orang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tanah air, sehingga memiliki keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) turut merespons ramainya #KaburAjaDulu di media sosial.

"Satu hal yang kita tegaskan, hak setiap warga negara bekerja di luar negeri. Namun, lakukan dengan proses yang benar dan jalur yang legal," demikian pesan dari Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada awak media dalam jumpa pers pada Kamis (13/2/2025).

Menurut Judha, dari 67.297 jumlah kasus WNI pada tahun 2024, mayoritas kasus pelanggaran keimigrasian.

"Artinya apa? Banyak warga negara kita bekerja di luar negeri masih melalui jalur non-prosedural. Jadi, pola imigrasinya belum aman."

"Nah, ke depan kita ingin dorong migrasi aman perlu kita tingkatkan. Jadi, pertama tentunya kita kuatkan tata kelola migrasi yang murah, mudah, dan aman. Kemudian ketika pola migrasinya sudah tercipta, penegakan hukum kita lakukan."

Judha menambahkan, "Kalau kita lihat di media sosial (tagar) ayo kita ke luar negeri, tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang tidak aman justru yang terjadi adalah kasus-kasus online scamming."

"Kan banyak bekerja di luar negeri, tapi kemudian tidak dilengkapi dengan visa kerja. Tanda tangan kontrak sejak awal, dia tidak paham kredibilitas perusahaannya."

"Masyarakat harus mematuhi prosedur, kalau sudah tahu ada modus penipuan atau TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), jangan memaksakan diri untuk ikut tren."

Kemlu RI menyebutkan bahwa jumlah kasus WNI pada 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni sekitar 53.598 kasus.