Eks Koordinator ICW Adnan Topan Nilai Pemerintah Perlu Kaji Ulang Kebijakan APBN, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (Eks Koordinator ICW) Adnan Topan Husodo menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu meninjau ulang kebijakan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti proyek kereta cepat (Whoosh) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Adnan, meskipun IKN awalnya direncanakan mendapat dukungan investasi asing, pada akhirnya justru APBN yang menanggung biaya, sementara utang luar negeri semakin meningkat.

"Kita harus ingat bahwa 10 tahun terakhir sebelum Prabowo, juga kita perlu melihat kembali berbagai kebijakan dan program yang sebenarnya sangat jor-joran, terutama pada di era Jokowi, di sana ada pembangunan proyek kereta cepat Whoosh," ujar Adnan dalam pemaparan secara daring, Selasa (18/2/2025).

"Kemudian juga IKN kita tahu IKN juga sebelumnya didesain sebagai sebuah program yang akan di-support oleh investasi asing. Akan tetapi, akhirnya APBN juga yang meng-cover, belum lagi utang luar negeri yang juga semakin meningkat," tambah dia.

Adnan juga menyoroti, situasi ini sulit diantisipasi karena arsitek keuangan negara atau Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani masih memegang peran yang sama seperti pada pemerintahan sebelumnya yaitu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode.

"Sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak bisa diantisipasi karena arsitektur keuangannya juga adalah orang yang sama, yaitu Sri Mulyani. 10 tahun terakhir pada era Jokowi adalah Sri Mulyani dan sekarang pada era Prabowo adalah Sri Mulyani," papar Eks Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Selain itu, Adnan juga menyatakan, efisiensi anggaran seharusnya dapat memperbaiki kelembagaan. Namun, hal ini tidak terjadi akibat pragmatisme yang masih dominan. Hingga kini, transparansi pengunaan dana efisiensi masih dipertanyakan.

"Perbaikan kelembagaan itu yang menyangkut soal struktur organisasinya, proses bisnisnya, sumber dayanya, regulasinya, dan lain-lain. Dalam hal ini itu yang kita tidak lihat," ucap dia.

"Karena apa? Karena tadi, pragmatisme tadi, kita juga belum tahu dari efisiensi yang dilakukan itu, sebagian yang didapatkan untuk apa? Nah, Prabowo baru mengakui itu untuk penambahan program makan bergizi gratis. Tapi sisanya untuk apa lagi?," sambung Adnan.

Ia juga menyoroti agenda digitalisasi pemerintah yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Namun dalam kenyataannya, kata Adnan, yang terjadi justru lebih mengarah pada elektronifikasi, bukan digitalisasi yang sesungguhnya.

"Saya kira yang terakhir, efisiensi harus juga diletakkan dalam kerangka bagaimana agenda digitalisasi pemerintah itu mesti tepat," terang dia.

"Kalau yang sekarang ini masalahnya orang mengatakan digitalisasi, tapi yang terjadi adalah elektronifikasi. Apa bedanya kalau elektronifikasi itu hanya mengubah sesuatu yang kertas menjadi data soft copy," tandas Adnan.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin 17 Februari 2025.

Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

"Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound," terang dia.

Selain lahan gratis, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.

"Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya)," kata Basuki dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.

Dia menyampaikan, saat ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.

"Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko," ujar Basuki.

Dia menuturkan, lantai dasar Kemenko di IKN dimanfaatkan untuk arena publik yang menyediakan kafe, minimarket, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran dan lain sebagainya," kata Basuki.

Dia menyebutkan. saat ini sebanyak 48 tenant sudah mulai masuk ke IKN, dan lebih banyak lagi pelaku usaha yang diharapkan untuk turut serta mengembangkan kawasan tersebut.

Basuki menyampaikan OIKN akan sangat menyambut baik jika ada pelaku usaha dengan jiwa entrepreneur yang tertarik untuk membuka usaha di IKN Nusantara.

Sebagai langkah awal, tenant di IKN akan diberikan keringanan pajak selama satu hingga dua tahun untuk mendorong mereka beroperasi dan meningkatkan daya tarik kawasan tersebut.

Basuki menuturkan, pemberian keringanan pajak bagi pelaku usaha yang membuka tenant di IKN, belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh salah satu pusat perbelanjaan di daerah itu yakni Balikpapan Superblock (BSB).

Dia menyoroti pengalaman dari Balikpapan Superblock, yang memberi kemudahan bagi pelaku usaha yang membuka tenant guna menarik mereka mengisi tempat di pusat perbelanjaan tersebut.

"Supaya orang bisa masuk. Saya belajar dari Superblock di Balikpapan. Ternyata Superblock Balikpapan pada saat minta tenant seperti Starbucks, itu dibayar Starbucks supaya dia mau masuk mengisi di Superblock Balikpapan," ucapnya.