CSIS: Program MBG Harus Manfaatkan Potensi Lokal untuk Libatkan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Medelina Hendytio menyoroti beberapa aspek terkait implementasi program yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara teknokratis. 

Medelina mengatakan sangat penting adanya transparansi dan komunikasi publik dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemerintah seharusnya mengetahui antisipasi dari dampak yang terjadi seperti penolakan di Papua.

“Saya juga melihat betapa pentingnya komunikasi publik dan juga bagaimana memperkuat program ini supaya tidak menjadi program yang tersentralisasi. Perencanaan program ini harusnya dikomunikasikan bagaimana pemerintah menunjukkan bahwa program ini sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang termasuk antisipasi dampak ataupun konsekuensi dalam penyelenggaraannya,” kata Medelina.

“Misalnya (permasalahan) yang muncul di Papua saat ini, protes terhadap penolakan ataupun preferensi yang lain dari pemberian makanan gratis harusnya memang sudah menjadi antisipasi bahwa akan terjadi semacam itu,” lanjut Medelina.

Medelina mengaku kecewa terhadap sikap Prabowo dalam pidatonya menyikapi masukan yang diberikan oleh para pengamat. Menurutnya, bahasa tubuh yang Prabowo tunjukkan berbanding terbalik dengan ucapannya terkait terbuka dalam masukan.

“Jadi saya kira komunikasi publik itu Pak Presiden juga mempunyai kantor komunikasi kantor Presiden untuk bidang komunikasi, ada komdigi, jadi saya kira ini perlu diperbaiki,” ucapnya.

Kemudian, Medelina menyatakan program MBG termasuk program sentralis jika terus dibiarkan seperti saat ini. Dia berharap penggarapan MBG dapat memanfaatkan lembaga-lembaga baik di pusat maupun di daerah.

“Program pembangunan itu harusnya di-deliver atau diimplementasikan dengan memanfaatkan institusi ataupun juga perangkat-perangkat yang ada yang sudah tersedia baik dari pusat ke daerah seperti di puskesmas, kemudian juga sampai tingkat kelurahan.” kata Medelina.

Terkait hal ini, dia menjelaskan dapat meningkatkan partisipasi publik di kondisi geografis Indonesia yang sangat besar.

“Program-program yang sangat sentralistis catatan studi maupun pengalaman program-program itu memberikan penekanan bahwa sesuatu yang besar nasional sebaiknya memang dilakukan secara partisipatoris,” tutupnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara soal aksis demonstrasi massa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Prasetyo menyatakan, penanganan khusus tengah disiapkan pemerintah terkait hal tersebut. 

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

Menurut Prasetyo, masalah program MBG di Papua memang harus ditangani dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ia memastikan program di Papua fidak hanya soal MBG, melainkan juga perbaikn fasilitas belajar hingga sarana prasarana.

"Fasilitas belajar harus diperbaiki. Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," pungkas Prasetyo.

Diketahui sebelumnya, ratusan pelajar di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi damai menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 3 Februari 2025.

Pendemo meneriakkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah pendidikan gratis dan berkualitas, bukan sekadar bantuan makan gratis.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal demonstransi menolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua yang berakhir ricuh. Dia mengingatkan masyarakat tak melakukan kekerasan saat menyampaikan aspirasi.

"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

Dia tak mempermasalahkan adanya pihak-pihak yang menolak program MBG. Namun, Hasan meminta agar penolakan tersebut tak menghalangi hak-hak anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan makan bergizi gratis.

"Kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," jelasnya.

Menurut dia, masyarakat yang merasa tak memerlukan program ini dapat menolak apabila diberi makan bergizi gratis. Hasan mengingatkan bahwa masih banyak penerima manfaat yang menginginkan makan bergizi gratis.

"Kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," tutur Hasan.